Kadinkes Papua Minta Pemkab Keerom Segera Buka Palang Kantor Dinkes

Keerom, Topikpapua.com, — Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk saling berkoordinasi menyelesaikan persoalan pemalangan Kantor Dinas Kesehatan Keerom yang sudah berlangsung sejak 3 Februari 2020.

“Ini kantor pelayanan publik dimana dinas kesehatan adalah salah satu OPD penting yang mengatur hidup matinya orang. Saya mohon dengan hormat esok harus dibuka. Dinas terkait dan Pemda Keerom harus menyelasaikan persoalan agar palang itu dibuka,” kata Aloysius saat meninjau langsung Kantor Dinas Kesehatan Keerom di Jalan Trans Papua, Arso Kota, Rabu (12/02/20).

Menurut Aloysius, dirinya mendapat informasi pemalangan Kantor Dinas Kesehatan Keerom sejak Selasa malam. Oleh karena itu, Rabu pagi Pkl. 10.00 WIT, ia bergerak dengan sejumlah stafnya di Dinkes Papua dan Tim Respon Emergency Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) turun langsung ke Keerom.

Saat berdialog dengan Direktur RSUD Kwaingga di Jalan Bhayangkara Arso Swakarsa, dr. Bernadette Eka Suci, SKM.M.Kes. dr Allo mengaku awalnya bukan hanya Kantor Dinas Kesehatan Keerom yang di palang namun pemalangan juga di lakukan terhadap RSUD Kwaingga.

“Kami juga dipalang tanggal 3 Februari jam 6 pagi. Tapi setelah kami nego dan menjelaskan posisi kami kepada masyarakat yang palang, akhirnya dibuka oleh polisi jam 10 pagi,” tutur dr. Eka di hadapan Plt. Kadinkes Papua dan tim UP2KP.

Pada kesempatan itu, Direktur RSUD Kwaingga dr. Bernadette Eka Suci menjelaskan bahwa pemalangan kantor yang terjadi oleh masyarakat merupakan buntut kekecewaan mereka terhadap hasil rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020 dimana sejumlah anak asli Papua yang sebelumnya sudah mengabdi di rumah sakit itu tidak terakomodir.

“Tanggal 31 Januari kami terima surat dari Dinas Kesehatan Keerom mengenai nama-nama tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020. Hari itu juga jam 2 siang kami rapat bersama Kepala Bidang Yanmed, Kepala Bidang Keperawatan, dan Kabag TU. Dari nama-nama yang tertera dalam surat itu, terbacalah oleh kami ternyata ada 7 nama perawat yang tahun 2019 tidak ada dan diganti dengan tenaga yang baru. Tapi karena kami bawahan dinas kesehatan, UPT dinas, kami hanya melaksanakan apa yang diputuskan. Keesokan harinya, kami dapat marah dari salah seorang masyarakat dan mengatakan bahwan surat yang kami terima tidak sah karena tenaga kontrak yang lama tidak dilanjutkan,”  kata Eka.

Eka menjelaskan, 7 nama perawat lama yang tidak diakomodir itu, 4 di antaranya memang tidak memiliki STR. Dari 7 perawat yang diputus kontraknya ini, ada 2 Orang Asli Papua yakni Yovita Mehu dan Helen Beme. Ia mengakui pihaknya juga masuk dalam tim panitia seleksi tenaga kontra 2020 di RSUD Kwaingga. Hanya saja, dalam penentuan nama-nama, pihaknya tidak dilibatkan.

“Yovita memang tidak punya STR, tapi Helen punya STR dan rajin anaknya, Ia sudah kerja sejak 1 Januari 2017. Mereka disiplin kerja dan tak perna ada teguran dari Kepala Bidang Keperawatan. Mereka kerja baik, saya sudah cek di kepala bidang,” kata Eka.

Eka mengaku pihaknya memberi penjelasan kepada masyarakat terkait posisi RSUD Kwaingga yang tidak memiliki wewenang dalam penentuan nama-nama tenaga kontrak. Hal itu yang menjadi dasar pembukaan palang rumah sakit dan berpindah ke kantor Dinas Kesehatan Keerom.

“Teman-teman yang diputus kontrak sempat menyampaikan aspirasi di DPRD Keerom pada 3 Februari. Jadi malam ini jam 7 kami rapat dengar pendapat dengan Komisi A dan Komisi B DPRD Keerom bahas ini,” kata Eka.

Mendengar rencana hearing (Rapat Dengar Pendapat) RSUD Kwaingga dan DRPD Keerom tersebut, rombongan Kepala Dinas Kesehatan Papua pun bergerak ke Kantor DPRD Keerom. Rombongan diterima oleh Sekretaris Dewan DPRD Keerom Slamet dan salah seorang anggota DPRD dari Partai Garuda, Noto Lambe.

Di hadapat Sekwan, Aloysius meminta agar agenda hearing itu dilanjutkan dengan aksi nyata untuk membangun koordinasi dengan kepala daerah setempat dan dinas terkait guna membuka palang kantor Dinas Kesehatan Keerom.

“Kami minta esok harus dibuka. Ini sudah satu minggu lebih. Pelayanan publik harus jalan. Mohon diperhatikan Pemda Keerom. Satu dua hari lagi kami akan turun kalau belum dibuka,” tegasnya.

Aloysius juga menyoroti hasil rekrutmen yang sangat tidak adil bagi Orang Asli Papua (OAP). Sebab dalam surat tertanggal 440/44/Dinkes/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Keerom dr. Ronny J.A. Situmorang berisi pengumuman nama-nama tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020, dari 122 orang hanya belasan anak Asli Papua.

Tenaga kontrak itu meliputi 1 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter spesialis anak, 4 dokter umum, 43 perawat, 25 bidan, 6 tenaga kesmas, 2 apoteker, 1 fisioterapis, 1 radiologi, 1 perawat gigi, 1 rekam medik, 21 tenaga SMA, 9 analis, dan 6 asisten apoteker.

“Kalau tenaga kesehatan yang bersifat spesifikasi ya kita maklumi harus professional, tapi ini saya lihat untuk tenaga SMA dari 21 nama, hanya 1 atau 2 anak Asli Papua. Tidak ada keberpihakan sama-sekali,” kesal Aloysius.

Pantauan di lapangan, Kantor Dinas Kesehatan Keerom yang terletak di Jalan Trans Papua, Arso itu tampak sepi. Pada pintu pagar depannya yang digembok dengan rantai besi, selembar spanduk seukuran 1 x 1 meter membentang bertuliskan: Kantor Dinas Kesehatan Dipalang Sampai Kepala Dinas Menyelesaikan Persoalan Ini. (Redaksi Topik)