Dukung Pengembangan Pelabuhan Depapre, Masyarakat Adat Serahkan Hak Guna Pakai Tanah ke Pemprov Papua

Jayapura, Topikpapua.com, — Masyarakat adat Tepera Wauna di Kampung Waiya, Nauyoseray, Tanah Merah, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, secara simbolis menyerahkan surat pernyataan hak guna pakai tanah dan perairan pantai laut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Penyerahan tersebut berlangsung dalam tatap muka antara Ondoafri dan masyarakat Depapre dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kabupaten Jayapura, Rabu (29/4/2026).

Ondoafi Tepera Wauna Yowari Depapre, Septinus Jariserow, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat adat untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.

“Hidup kita harus bermanfaat dan berkualitas untuk orang lain, terutama bagi anak cucu kita ke depan. Karena itu, kami berpikir bagaimana harus bekerja sama dengan pemerintah untuk merubah hidup ini,” katanya.

Ia menjelaskan, masyarakat adat sepakat menyerahkan kawasan pesisir, mulai dari bibir pantai hingga batas karang laut, untuk dimanfaatkan pemerintah melalui skema hak guna pakai.

“Lokasi dari bibir pantai sampai ke laut itu kami serahkan. Tapi kami juga ingin dilibatkan dalam pembangunan, supaya kami bisa hidup lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, potensi wilayah pesisir Depapre sangat besar, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara optimal oleh masyarakat.

“Tuhan sudah kasih kami laut yang indah dan kaya. Jangan kita cari pekerjaan di kota, pekerjaan ada di kampung. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik,” ucapnya.

Jariserow juga menyampaikan harapan besar kepada pemerintah daerah agar pembangunan di wilayah pesisir benar-benar membawa perubahan nyata.

“Kalau pemimpin sudah ada di sini, daerah ini tidak akan miskin lagi. Pasti ada perubahan dan peningkatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyerahan hak guna pakai tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk kepercayaan masyarakat adat kepada pemerintah untuk membangun kawasan pesisir secara berkelanjutan.

“Kami tidak hibahkan, tapi kami serahkan sebagai hak guna pakai. Ini rumah kita bersama. Adat adalah mama kita bersama,” katanya.

Masyarakat berharap pembangunan di kawasan tersebut, termasuk rencana pengembangan pelabuhan dan tempat pendaratan ikan (TPI), dapat menjadi pintu gerbang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Depapre.

“Kami yakin pelabuhan kecil ini ke depan akan jadi besar. Semua potensi ada di sini, tinggal bagaimana kita kelola bersama,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil alih hak atas tanah masyarakat, melainkan hanya membuka akses pembangunan demi kesejahteraan bersama.

“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” kata Fakhiri.

Ia mengapresiasi sikap terbuka ondoafi dan masyarakat Depapre yang menerima pembangunan tanpa mengorbankan nilai adat dan sejarah setempat.

“Kami bersyukur punya masyarakat dan ondoafi yang punya pemikiran untuk menerima pembangunan bagi masyarakatnya,” katanya.

Fakhiri menyebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan. Program yang disiapkan mencakup pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga kawasan kampung nelayan.

“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan berupa kapal tangkap dan pendampingan teknis agar hasil produksi meningkat.

“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” kata Fakhiri.

Ia juga menegaskan prinsip pemerintah yang tidak melakukan pembelian tanah dalam proyek pembangunan.

“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi jadi, Kami (pemerintah) hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.

Fakhiri berharap masyarakat tetap menjaga pembangunan yang berjalan serta mengawasi pelaksanaannya. Ia juga memastikan akan terus turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga.

“Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” ucapnya. (Redaksi Topik)