Gubernur MDF: Program Sekolah Rakyat di Papua Jangan Tunggu Fisik Bangunan
- account_circle topik papua
- calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
- visibility 155
- comment 0 komentar
- print Cetak
Jayapura, Topikpapua.com, – Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Papua, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Sekolah Rakyat rintisan terintegrasi di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Menurut MDF, dari sejumlah usulan pembangunan Sekolah Rakyat di 9 Kabupaten/Kota, Tiga lokasi telah mulai terbangun pada 2026, yakni di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, dan Kota Jayapura.
Menurutnya, pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Papua tidak harus menunggu seluruh fasilitas fisik bangunan selesai dibangun. Program tersebut telah mulai dijalankan sejak tahun sebelumnya di sejumlah kabupaten di Papua.
“Yang baru bisa terbangun dari usulan kami tahun ini itu ada tiga, di Biak, kemudian di Sarmi, dan di Kota Jayapura. Namun, kita tidak bisa menunggu terbangun dulu fisik bangunannya, sejak awal tahun 2026 kita sudah mulai menjalankan program ini dengan fasilitas yang ada,” ungkap Gubernur MDF.
MDF menyebut pembangunan berikutnya akan diarahkan ke Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Supiori. Untuk Kabupaten Jayapura, lokasi pembangunan disiapkan di Maribu, di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Papua.
Ia menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah dan tinggal di daerah terpencil.
“Kalau ini bisa dibangun mendekatkan ke area-area yang sudah terbuka, ini kan bisa banyak menolong anak-anak Papua yang mungkin pada saat ini tidak mampu untuk bersekolah,” ujarnya.
Fakhiri berharap seluruh Sekolah Rakyat di Provinsi Papua dapat terbangun pada tahun 2027. Menurut dia, persoalan utama yang masih dihadapi adalah ketersediaan lahan, meski sebagian besar kabupaten/kota telah menyiapkannya. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
Saat ini belum ada komentar