Keterbatasan Fiskal, Menko AHY Tegaskan Komitmen Pemerintah Pusat Bangun Infrastruktur di Papua

Jayapura, Topikpapua.com, — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Papua meski di tengah keterbatasan anggaran negara.

Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi bersama para pimpinan daerah se-Tanah Papua di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).

AHY menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan yang membentang hingga ratusan bahkan ribuan kilometer.

“Kita paham semua berharap ada alokasi anggaran yang lebih mencukupi dan memadai. Namun, memang selalu ada keterbatasan fiskal. Itulah mengapa harus ada daftar prioritas,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan, penyusunan skala prioritas bukanlah hal yang mudah mengingat kebutuhan pembangunan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk enam provinsi dan 42 kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua. Meski demikian, AHY menekankan pentingnya keberpihakan khusus dalam pembangunan di Papua.

“Memang semua membutuhkan, tetapi harus ada keberpihakan untuk membangun dan mempercepat pembangunan di Papua,” tegasnya.

Prioritaskan Air Bersih hingga Sekolah Rakyat di Papua

Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemerintah Pusat juga berkomitmen melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

AHY menjelaskan, pembenahan infrastruktur dasar seperti pemukiman dan sanitasi sangat krusial untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat lokal.

“Terkait dengan infrastruktur dasar, selain jalan, air bersih, kemudian juga perumahan yang layak, sanitasi, drainase, listrik, dan lain sebagainya, itu semua diharapkan kalau sudah bisa diperbaiki kondisinya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama guna memperkuat kapasitas SDM di Papua. Program ini akan direalisasikan melalui sejumlah langkah strategis.

“Sektor pendidikan dan kesehatan juga akan diutamakan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan juga puskesmas dan rumah sakit,” katanya.

Integrasi pemenuhan infrastruktur dan penguatan SDM diharapkan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Papua Matius D Fakhiri (MDF) menegaskan, pengembangan wilayah merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan.

Untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, Fakhiri memaparkan sejumlah kerangka strategi utama. Di antaranya percepatan konektivitas, pemerataan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan baru, serta penerapan kebijakan afirmatif dan keberpihakan.

“Kerangka pengembangan wilayah juga mencakup penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan Provinsi Papua, peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan, hingga pengelolaan urbanisasi,” ujar Gubernur MDF. (Redaksi Topik)