SiLPA Papua 2025 Turun Drastis dari Tahun 2024, Gubernur MDF: Penyerapan Anggaran Membaik
- account_circle topik papua
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 88
- comment 0 komentar
- print Cetak

Jayapura, Topikpapua.com, — Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tahun Anggaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri atau MDF menyebut SiLPA 2025 tercatat sebesar Rp55,83 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan SiLPA 2024 yang mencapai Rp486,18 miliar.
Hal tersebut disampaikan MDF dalam pendapat akhir pada penutupan Sidang Paripurna ke-14 DPR Papua Tahun 2026 di Kota Jayapura, Jumat (21/8/2026).

“Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Tahun Anggaran 2025, dengan nilai SiLPA sebesar Rp55.83 miliar mengalami penurunan signifikan dibandingkan SiLPA tahun 2024 sebesar Rp486.18 miliar,” katanya.
Menurut dia, penurunan SiLPA tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran berjalan lebih optimal.
Realisasi belanja daerah Papua pada 2025 mencapai 96,58 persen atau sekitar Rp2,83 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada 2024 yang hanya mencapai 89,34 persen.
Meski penyerapan anggaran meningkat, Fakhiri mengingatkan keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari persentase realisasi anggaran.
Pemerintah harus memastikan belanja daerah menghasilkan pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen memastikan anggaran Belanja Daerah diarahkan secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di berbagai sektor dasar,” ujarnya.

Gubernur MDF menyebut sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian masyarakat menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Pemprov Papua juga akan memperkuat pengendalian program dan kegiatan serta meningkatkan pengawasan terhadap penyerapan anggaran.
Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan APBD tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua






Saat ini belum ada komentar