Gubernur dan Ketua DPR Papua Rekomendasikan Ade Yamin Jabat Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua periode 2026–2030

Jayapura, Topikpapua.com, – Juru Bicara Gubernur Papua, Dr. Muhammad Rifai Darus, menegaskan bahwa perhatian Gubernur Papua terhadap proses pemilihan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua periode 2026–2030 merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong lahirnya kepemimpinan akademik yang mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.

Menurut Rifai Darus, rekomendasi yang diberikan kepada Dr. Ade Yamin harus dipahami sebagai bentuk penghargaan atas rekam jejak, integritas, kapasitas akademik, serta pengabdian yang telah ditunjukkan selama bertahun-tahun bagi kemajuan pendidikan tinggi dan masyarakat Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua tidak sedang berbicara tentang figur semata. Yang menjadi perhatian Gubernur adalah bagaimana IAIN Fattahul Muluk Papua dipimpin oleh sosok yang mampu menjadikan kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan, moderasi beragama, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Papua membutuhkan pemimpin akademik yang mampu membaca masa depan,” ujar Rifai lewat rilis yang diterima Redaksi Topik, Rabu (29/7/2026).

Lanjut Rifai, Perhatian yang sama juga ditunjukkan oleh Ketua DPR Papua melalui rekomendasi yang diberikan kepada Dr. Ade Yamin. “ketika dua institusi utama di Papua memiliki pandangan yang sejalan terhadap pentingnya kualitas kepemimpinan perguruan tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi telah menjadi agenda strategis pembangunan daerah,” jelasnya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua menghormati sepenuhnya kewenangan Menteri Agama Republik Indonesia dalam menetapkan Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Rekomendasi adalah bagian dari aspirasi daerah yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Keputusan akhir sepenuhnya merupakan hak prerogatif Menteri Agama. Kami percaya proses ini akan berjalan berdasarkan prinsip objektivitas, meritokrasi, integritas, dan kepentingan terbaik bagi kemajuan pendidikan tinggi Islam di Papua,” jelas Rifai.

Papua memerlukan pemimpin perguruan tinggi yang mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, tokoh agama, dan komunitas internasional, tanpa kehilangan independensi akademik sebagai pilar utama perguruan tinggi.

“Kampus tidak boleh hanya menjadi ruang belajar, tetapi harus menjadi ruang lahirnya solusi. Kampus harus mampu menjawab persoalan masyarakat, melahirkan riset yang berdampak, serta membangun peradaban yang berakar pada nilai-nilai keilmuan, kebangsaan, dan kemanusiaan,” ujarnya.

Kepada seluruh sivitas akademika IAIN Fattahul Muluk Papua untuk menjaga suasana yang kondusif, menjunjung tinggi etika akademik, dan menghormati seluruh tahapan proses pemilihan rektor.

“Dalam tradisi akademik, jabatan bukanlah hadiah atas kedekatan, melainkan amanah atas kapasitas. Sejarah kampus tidak pernah ditulis oleh mereka yang paling banyak memperoleh rekomendasi, tetapi oleh mereka yang paling banyak meninggalkan karya. Rekomendasi hanya mengetuk pintu, sedangkan integritas, kompetensi, dan pengabdianlah yang menentukan apakah pintu sejarah itu benar-benar terbuka,” jelas Rifai.

Siapa pun yang nantinya ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia harus mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Papua demi kemajuan IAIN Fattahul Muluk Papua sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, moderasi beragama, dan pencetak generasi emas Papua.

“Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang menjadi rektor, melainkan arah masa depan pendidikan tinggi Islam di Tanah Papua. Sebab seorang rektor hanya memimpin selama beberapa tahun, tetapi keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas generasi Papua untuk puluhan tahun ke depan,” tutupnya (Redaksi Topik)