Ketergantungan Dana Transfer Pusat Masih Tinggi, Ini Solusi dari Gubernur MDF
- account_circle topik papua
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 76
- comment 0 komentar
- print Cetak
Jayapura,Topikpapua.com, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Gubernur MDF dalam pendapat akhir pada penutupan Sidang Paripurna ke-14 DPR Papua Tahun 2026 di Kota Jayapura, Jumat (21/8/2026) malam
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi untuk memperkuat kapasitas fiskal Papua. Pemerintah daerah membutuhkan berbagai terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kapasitas fiskal daerah, dibutuhkan terobosan-terobosan yang inovatif karena mengingat sumber pendapatan daerah kita masih dalam tingkat ketergantungan yang sangat besar pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat,” ungkap Gubernur MDF.
Ia mengatakan Pemprov Papua akan memberikan perhatian serius terhadap penguatan PAD. Kebijakan tersebut sekaligus merespons catatan dari sejumlah fraksi DPR Papua mengenai perlunya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
“Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan hingga digitalisasi pengelolaan penerimaan daerah,” jelas MDF.
Pemprov juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
MDF berharap langkah tersebut dapat memperkuat kemampuan fiskal Papua sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan.
Dalam laporan APBD 2025, pendapatan daerah Papua terealisasi Rp2,35 triliun atau 97,95 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp2,40 triliun. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp2,83 triliun atau 96,58 persen.
MDF menegaskan peningkatan kapasitas fiskal harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas belanja, “Pemerintah Provinsi Papua akan berupaya menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, transparan, akuntabel dan efisien atau tepat sasaran,” ujarnya. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
Saat ini belum ada komentar