Percepatan Pembangunan Papua, 6 Gubernur dan 42 Bupati/Walkot Bahas RAPPP di Bapennas

Jakarta, Topikpapua.com, -Pemerintah Pusat resmi meluncurkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 sebagai upaya mendorong pembangunan Papua yang lebih sehat, cerdas, dan produktif melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dihadapan para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Papua Raya menegaskan, pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Menurutnya, komite percepatan pembangunan dibentuk untuk memastikan sinkronisasi tersebut berjalan efektif.

“Diperlukan harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait program-program yang akan dieksekusi di daerah dan komite ini bertugas untuk itu,” kata Tito di Aula Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Tito menekankan, pelaksanaan program pembangunan tidak cukup hanya dilaporkan secara administratif, tetapi juga harus disertai laporan fisik yang mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Program-program yang akan dilaksanakan harus didampingi dan laporannya tidak hanya secara administratif saja, namun juga secara fisik yang menggambarkan apakah program pusat benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat atau tidak,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar setiap program disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan budaya setempat, baik di daerah pegunungan, lembah, maupun pesisir Papua.

Terkait perencanaan, Tito menyampaikan bahwa grand design percepatan pembangunan Papua akan disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan melibatkan seluruh kepala daerah di Papua.

“Grand design ini harus mendengar usul dari tiap kepala daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Nantinya, hasil dari grand design ini akan menjadi pegangan komite dalam melaksanakan program-program yang disetujui,” jelasnya.

Ia mengatakan, komite percepatan pembangunan tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah, melainkan berperan sebagai penghubung dengan pemerintah pusat sekaligus pengawas pelaksanaan program.

“Komite ini tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah, namun membantu daerah sebagai penghubung kepada pemerintah pusat sekaligus sebagai pengawas jalannya program-program tersebut,” ujar Tito.

“Percepatan pembangunan juga harus didukung oleh kebijakan fiskal yang memadai dan dikelola secara akuntabel agar program yang dijalankan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, mengatakan peluncuran RAPPP bertujuan memperkenalkan rencana aksi tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

“Tujuan peluncuran adalah untuk memperkenalkan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 sebagai kompas pembangunan jangka menengah Wilayah Papua,” kata Medrilzam.

Selain itu, peluncuran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi pembangunan Papua serta menginisiasi kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“RAPPP merupakan upaya bersama untuk mendorong percepatan pembangunan Papua. Diperlukan kolaborasi dari seluruh pelaku pembangunan untuk mendukung pelaksanaan 19 program prioritas dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan Provinsi Papua siap mengawal dan menjalankan semua program strategis dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua.

” Tentunya kami sebagai kepala daerah harus siap untuk mengeksekusi apa yang menjadi program pemerintah pusat, apalagi ini tujuan nya untuk mempercepat proses pembangunan di tanah Papua. Nantinya kami akan terus berkomunikasi dengan Komite yang di bentuk Presiden Prabowo untuk membahas program apa saja yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat di Papua,” ujar Gubernur Fakhiri.

Dirinya juga berkomitmen untuk mengawal semua program yang akan di berikan, sehingga tidak adalagi kebocoran dari segi anggaran, ” saya pastikan dalam pengelolaan dana untuk program-program yang akan diturunkan oleh pemerintah Pusat kepada provinsi Papua tidak akan ada kebocoran, akan saya kawal dan saya ingatkan kepada para Bupati dan Walikota serta OPD yang akan mengeksekusi program-program tersebut agar bekerja dengan jujur dan adil,” jelas Fakhiri. (Redaksi Topik)