Kapolda Papua Minta Para Bupati di Daerah Konflik Gunakan Pendekatan Budaya kepada KKB

Jayapura, Topikpapua.com,-  Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, mengaku telah menginstruksikan para kapolres yang daerahnya saat ini rawan aksi teror penembakan, seperti Puncak, Intan Jaya dan Puncak Jaya untuk mewaspadai jika kelompok pengacau tersebut kembali beraksi.

“Saya sudah ingatkan daerah Sinak (Puncak) untuk mewaspadai, kemudian juga Puncak Jaya juga apabila mereka (KKB) itu keluar. Termasuk juga di daerah Intan Jaya,  karena komunikasi terakhir mereka akan keluar,” kata Fakhiri menanggapi aksi penembakan dan pembakaran yang dilakukan KKB di wilayah Kabupaten Puncak pada Sabtu-Minggu pekan lalu.

Kendati mendapat informasi tentang rencana aksi yang bakal dilakukan KKB, namun pihaknya tidak terlalu terpancing dengan informasi tersebut. Apalagi Fakhiri juga telah meminta para bupati di daerah tersebut untuk berupaya melakukan pendekatan budaya sesuai daerahnya.

“Dengan pendekatan itu kami berharap tidak ada lagi gangguan keamanan. Saya harap pertumbuhan keamanan ekonomi bisa berjalan baik dan tentunya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Fakhiri.

Fakhiri juga mengaku tak henti-hentinya  berpesan kepada kelompok masyarakat yang masih berseberangan dengan NKRI, untuk tidak egois memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja

“Tapi pikirkan juga kenyamanan saudara-saudaranya yang lain, yang mau bekerja cari makan untuk keluarganya. Jangan karena aksi kalian (KKB) merugikan saudara-saudara yang lainnya yang sedang berupaya untuk keberlanjutan hidup mereka,” katanya.

Fakhiri menegaskan seluruh anggota TNI-Polri yang hadir di Papua saat ini membawa misi untuk menciptakan kedamaian. Untuk itu, TNI/Polri tidak akan melakukan tindakan lebih jauh meski KKB terus menyerang aparat.

“Intinya aparat TNI dan Polri tidak akan terpancing. Kami akan mengambil sikap tegas dan terukur bukan tergesa-gesa pasca kejadian naas kemarin,” tandas Fakhiri.

Lebih jelas jenderal polisi bintang dua ini mengatakan bahwa untuk meminimalisir gangguan keamanan di daerah-daerah yang rawan aksi KKB, pihaknya menggunakan peran pemerintah daerah sebagaimana yang sudah diputuskan bersama.

“Kejadian di Kabupaten Puncak, saya sudah berkomunikasi intens dengan Bapak Bupati (Puncak) untuk bagaimana bisa mengontrol masyarakatnya. Apabila nanti masyarakat itu bergeser maka akan dikoordinasikan bupati yang dibantu kapolres serta unsur TNI dan Polri disana,” terangnya

Selanjutnya ia mengingatkan bahwa  tidak ada lagi melakukan aparat melakuka  pengejaran, namun pihaknya akan memberikan parameter dan memai kan sistem pengamanan (sispam) kota disana, sehingga TNI dan Polri harus memastikan gangguan itu tidak sampai mengganggu ekonomi daerah.

“Apabila eskalasi meningkat, ini pertimbangan saya sebagai kapolda, bukan pertimbangan kapolres atau yang lain,  bahwa saya akan putuskan untuk bagaimana membantu kekuatan untuk penegakkan hukum secara terukur,” pungkasnya.   (Redaksi Topik)