Rakor Infrastruktur Bersama Menko AHY, Gubernur MDF Paparkan 7 Masalah Papua Paska DOB

Jayapura, Topikpapua.com, — Pemerintah Provinsi Papua memetakan tujuh isu strategis pembangunan daerah pasca-pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah se – Papua di Jayapura, Jumat (18/9/2026)

Menurut Gubernur Papua, Matius D Fakhiri (MDF) isu paling mendesak mencakup ketimpangan antarwilayah, keterbatasan konektivitas, perlindungan hak ulayat, hingga potensi bencana alam. Ke tujuh isu strategis tersebut disampaikan di depan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Gubernur menjelaskan, konstelasi wilayah Papua telah mengalami perubahan mendasar. Dari yang semula membawahi 29 kabupaten/kota, kini Provinsi Papua tersisa 9 kabupaten/kota dengan 8 di antaranya berada di kawasan pesisir.

Perubahan struktur wilayah ini memengaruhi arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua 2025–2045 yang difokuskan pada ekonomi biru dan agroindustri. Arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yakni Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua CERAH).

“Berdasarkan kondisi umum dan perwujudan visi jangka panjang serta jangka menengah daerah, terdapat tujuh isu strategis yang menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Papua dan kami mohon menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat,” ujar Matius.

Isu strategis pertama, kata Gubernur, yang menjadi sorotan adalah masih tingginya ketimpangan antarwilayah dan tingkat kemiskinan, terutama kesenjangan antara kawasan pedalaman, pesisir, dan perkotaan.

Kemudian Kedua, belum optimalnya akses serta kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan akibat sebaran fasilitas serta tenaga medis/pengajar yang belum merata, sedangkan poin ketiga menyangkut perlindungan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat.

Menurut MDF, sebagian besar tanah di Papua belum dipetakan secara adat dan belum diintegrasikan secara legal ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Masalah keempat adalah keterbatasan konektivitas antarwilayah yang dipicu geografi ekstrem, seperti pegunungan tinggi, lembah terjal, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang luas. Poin kelima menyoroti tingginya potensi rawan bencana mengingat posisi geologis Papua yang berada di zona lempeng tektonik aktif.

Sementara itu, isu keenam dan ketujuh berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pemprov Papua menilai perkembangan pusat pertumbuhan wilayah—seperti kawasan agropolitan, perbatasan, industri, dan pariwisata—masih lambat. Di sisi lain, manfaat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam skala besar belum dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.

Melalui forum koordinasi ini, Pemprov Papua berharap adanya sinergi dan langkah konkret dari Pemerintah Pusat guna mempercepat penanganan isu-isu struktural tersebut di Tanah Papua.

“Melalui forum Rapat Koordinasi ini, kami harapkan pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi Game Changer percepatan pembangunan di Tanah Papua,” jelasnya.

Dirinya juga berharap ada sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan permasalahan pembangunan infrastruktur di Papua, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program kerja kedepan. (Redaksi Topik)