Yayasan KIS Papua Sampaikan Permohonan Maaf dan Siap Tanggung Biaya Korban Dugaan Keracunan MBG di Depapre

Sentani, Topikpapua.com, – Yayasan Kasih Iman Samuel (KIS) Papua selaku pengelola dapur MBG untuk wilayah Distrik Depapre menyatakan akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya penanganan korban yang diduga terdampak insiden dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum yayasan, dalam rilis yang diterima Redaksi Topik, Selasa (4/8/2026) malam.

“Kami dari yayasan akan bertanggung jawab atas pembiayaan terhadap korban yang diduga mengalami keracunan,” ujar Yansen Marudut selalu kuasa hukum Yayasan.

Meski demikian, pihak yayasan meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian, Menurutnya, hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu sehingga belum dapat dipastikan apakah insiden tersebut merupakan kasus keracunan makanan.

“Untuk sementara kita belum bisa berbicara karena hasil laboratorium belum kita dapatkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, yayasan juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga korban atas insiden yang terjadi.

“Kami juga memohon maaf kepada seluruh keluarga korban atas insiden yang terjadi,” ujar Yansen.

DPR Papua Bakal Evaluasi Total Program MBG Pascadugaan Keracunan

Sementara itu paskadugaan keracunan MBG yang terjadi di Depapre, DPR Papua akan memanggil seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Papua, Dina Rumbiak, usai meninjau langsung para korban di RSUD Yowari bersama Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim serta jajaran Komisi V DPR Papua, Rabu (5/8/2026).

Dina mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi para pasien yang masih menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan bergizi. Menurutnya, hingga hari kedua pascakejadian, pasien dari Distrik Depapre masih terus berdatangan untuk mendapatkan penanganan medis.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi,” kata Ketua Komisi V, Dina Rumbiak didampingi Wakil Ketua Komisi V, Jaya Kusuma, Sekretaris Komisi V, Dwita Handayani dan anggota komisi V DPRP Papua.

Ia mengungkapkan, insiden di Depapre bukanlah kasus pertama. Sebelumnya, dugaan keracunan juga terjadi di SMA Negeri 5 Jayapura yang mengakibatkan sejumlah siswa harus menjalani perawatan akibat mengalami diare setelah mengonsumsi makanan dalam Program MBG.

Karena itu, DPR Papua akan memanggil seluruh pengelola SPPG untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan layanan MBG, mulai dari proses penyediaan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.

“Kami akan memanggil pengurus SPPG di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura untuk meminta penjelasan terkait layanan MBG yang diberikan kepada anak-anak kita, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga layanan di Posyandu,” ujarnya.

Dina menegaskan DPR Papua mendukung dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap penyebab kejadian tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Harus ada investigasi dan penindakan tegas. Siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Jika terbukti lalai, tentu dapat berimplikasi pidana,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG agar memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta prosedur pengolahan dan distribusi makanan yang layak.

Menurut Dina, kejadian tersebut berpotensi menimbulkan trauma di tengah masyarakat, terutama para orang tua yang kini mulai meragukan keamanan Program MBG. Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan pembenahan agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, TNI-Polri, RSUD Yowari, Dinas Kesehatan, serta seluruh tenaga medis yang sigap menangani para korban.

Berdasarkan hasil pemantauan DPR Papua, hingga kini ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan medis masih dalam kondisi mencukupi.

“Kami berharap seluruh pasien segera pulih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Pemerintah juga harus memastikan kejadian seperti ini tidak kembali terulang,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ratusan anak dan orang dewasa dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten Jayapura sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Para korban kebanyakan adalah anak anak dengan keluhan pusing dan mual.

Banyaknya pasien yang datang diwaktu yang bersamaan sempat membuat pelayanan kesehatan disejumlah fakes di kabupaten Jayapura kewalahan, bahkan di beberapa titik fakes di buat tenda darurat di halaman karena penuhnya ruangan.

Hingga kini, aparat kepolisian bersama instansi terkait masih melakukan penyelidikan, sementara Dinas Kesehatan terus menangani ratusan warga yang menjalani perawatan dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kejadian. (Redaksi Topik)