Perkuat Tata Kelola Keuangan, Gubernur Fakhiri Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 di Bali

Bali, Topikpapua.com, – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Bali, Jl. D.I. Pandjaitan Denpasar, Bali, tersebut menjadi tahapan awal sebelum pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dimulai.

Ketua BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengatakan entry meeting merupakan prosedur wajib sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam tahap ini, BPK menyampaikan tujuan, lingkup, serta kriteria pemeriksaan kepada seluruh entitas yang akan diperiksa.

“Entry meeting ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara transparan dan kooperatif,” kata Satria.

Ia menjelaskan, pemeriksaan LKPD Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Pada kesempatan tersebut, BPK juga menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk memberikan arahan terkait kebijakan Kemendagri dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, arahan juga mencakup peningkatan pendapatan asli daerah, perlindungan lahan pertanian, pengawasan lingkungan hidup sektor pertambangan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

“Melalui entry meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Satria.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Menurut dia, pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Mewakili Bupati Badung dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Bali yang senantiasa memberikan tuntunan dan arahan kepada perangkat daerah kami,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemeriksaan tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga momentum pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Badung, lanjut dia, berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan,” kata dia.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H. Fathan Suchi, Dirjen PKN VI BPK RI Laode Nusria, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud.

Entry meeting tersebut juga diikuti para kepala daerah dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Redaksi Topik)