Penguatan Dukungan Pemda Terhadap PSN, Gubernur MDF Ikuti Rakor MBG Secara Daring Bersama Mendagri

Jayapura, Topikpapua.com, — Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan.

Hal itu menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Khusus Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara daring, Kamis (13/8/2026).

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri atau MDF turut mengikuti rapat yang diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut.

“Dalam rakor tadi pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan MBG tidak sekadar memenuhi target penyaluran, tetapi juga tepat sasaran, berkualitas, serta memperhatikan keamanan pangan,” ujar Gubernur MDF usai Rakor.

Menurutnya, dalam rakor tersebut BGN juga memperkenalkan Radar MBG, yaitu layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian sekaligus data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi.

” Tadi Mendagri Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah ikut mengubah paradigma masyarakat mengenai program MBG Menurut MDF program MBG tersebut harus dipahami sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia, termasuk dalam upaya menekan angka stunting,” jelasnya.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan pada 13 Agustus 2026, pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan pelaksanaan MBG, memperkuat edukasi gizi dan keamanan pangan, serta menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Pemda juga diminta mendukung penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Selain itu, dukungan diperlukan dalam menjaga kelancaran rantai pasok bahan pangan, memperbarui data penerima manfaat, serta memastikan pengelolaan sisa makanan dan limbah SPPG dilakukan dengan baik,” ujar Gubernur.

Lanjutnya, Bagi Papua, penguatan koordinasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan MBG dapat disesuaikan dengan kondisi geografis, ketersediaan pangan lokal, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

“Dengan demikian, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan makanan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Papua,” tutup Gubernur. (Redaksi Topik)