Serahkan RPPLH Kepada Dinas KLH, IDH Gelar Workshop
- account_circle topik papua
- calendar_month Jum, 30 Apr 2021
- visibility 2.810
- comment 0 komentar
Suasana Workshop penyerahan RPPLH dari Yayasan IDH kepada Dinas KLH Papua / Nug
Jayapura, Topikpapua.com, – Pemprov Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) bersama Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Indonesia (IDH) menggelar Workshop Data Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Provinsi Papua.
Kabid Perencanaan Kehutanan Dinas KLH Papua, Doctor S Tiko Triwardoyo mengatakan RPPLH menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan jangka panjang maupun menengah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
” RPPL yang saat ini di susun merupakan langkah awal pengumpulan data dan penyusunan informasi lingkungan hidup di provinsi papua, ” Ungkap Dr. Tiko, Jumat (30/04/21).
Menurut Tiko, Selanjutnya tahap yang harus ditempuh adalah penyusunan dokumen dan validasi dan Tahap Penentuan Isu Strategis serta Isu Pokok serta tahap Penyusunan Kebijakan Strategis Yang Ingin Di Capai (KLHK).
Menurutnya, RPPLH yang telah di susun akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Papua yaitu dalam RPJMD dan dokumen yang bersifat lintas sektor.
” Saya harap RPPLH Provinsi Papua tahun ini (2021) dapat kita selesaikan sekaligus rancangan Perdasi-nya sehingga akan menjadi dokumen perencanaan daerah, ” Jelasnya.
Kedepan, Tiko mengaku penyusunan RPPLH akan di tetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua (Perdasi) yang di dahului dengan naskah akademik.
Sementara itu, Senior Manajer Yayasan IDH, Aris Wanjaya mengatakan IDH hingga saat ini terus akan mendukung program pemerintah Papua dan Papua barat dalam hal menyusun RPPLH dengan harapan kedepan data yang terkumpul bisa di jadikan acuan dalam penentuan kenijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup.
“Jadi itu visi misi jangka panjang, bagaimana agar menjadi hijau ekonominya juga, salah satu tulang punggung untuk mencapai ekonomi hijau ini perencanaan lingkungan yang kuat dan salah satu kewajiban pemerintah pusat adalah menyiapkan Dokumen RPPLH, “Jelas Aris.
Menurut Aris, Workshop ini juga menjadi momentum untuk kolaborasi antara IDH dan KLH Papua untuk mendukung keberlanjutan kehidupan bumi Papua dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasih ekonomi hijau. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
