Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat di Kementrian Sosial, Gubernur Fakhiri: Tenaga Guru Diprioritaskan Putra-Putri Asli Papua

Jakarta, Topikpapua.com, – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta pemerintah pusat memprioritaskan putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik di program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi lulusan Papua yang memiliki kompetensi.

Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (29/6/2026), dalam pembahasan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua.

Fakhiri mengatakan Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh program prioritas pemerintah tersebut, namun berharap tenaga pengajar yang ditempatkan di Sekolah Rakyat berasal dari sumber daya manusia lokal.

“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.

Menurut dia, Papua telah mengirim banyak mahasiswa untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar negeri. Namun, sebagian di antaranya masih belum memperoleh pekerjaan setelah kembali ke daerah.

“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur,” ujarnya.

Selain menyoroti kebutuhan tenaga pendidik, Fakhiri menjelaskan, saat ini telah beroperasi empat Sekolah Rakyat rintisan di Papua sejak 2025, yang berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Setiap sekolah menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA, sedangkan jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan bagi 50 peserta didik.

Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak di wilayah pegunungan, kepulauan, hingga daerah yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai.

“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan,” ujar Fakhiri.

Pemerintah Provinsi Papua juga berharap pembangunan Sekolah Rakyat diperluas ke daerah dengan tantangan geografis tinggi, seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen. Targetnya, gedung permanen Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi pada 2027 sehingga layanan pendidikan yang lebih merata dapat dinikmati masyarakat, sekaligus memberdayakan guru-guru asli Papua sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di daerah. (Redaksi Topik)