Tanam Perdana Padi di Kabupaten Sarmi, Gubernur Fakhiri: Papua Siap Swasembada Beras!

Jayapura, Topikpapua.com, – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melakukan penanaman perdana padi di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Sabtu (13/12/2025). Program ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada beras di Tanah Papua.

“Saya dilantik tanggal 8 Oktober 2025, dua hari kemudian saya menghadap bapak Mentri Pertanian dan saya minta program ini dan saat itu bapak Mentri tanya ke saya, Papua mampu cetak berapa hektar sawah dan langsung saya jawab 50.000. Dan saat ini kita sama-sama ada disini untuk tanam Perdana cetak sawah di kabupaten Sarmi,” ungkap Gubernur Fakhiri.

Menurutnya selain di Kabupaten Sarmi akan di cetak juga sawah di Kota dan kabupaten Jayapura serta Keerom, “Kalau tiga daerah ini bisa cetak sawah hingga 20 ribu hektar saja, saya pikir kita sudah bisa penuhi kebutuhan beras untuk provinsi Papua dan bisa juga kita kirim ke daerah DOB Papua lainnya,” jelas Fakhiri.

Dirinya juga meminta kepada daerah daerah yang nantinya akan mencetak sawah dan produk holtikultura lainnya agar pengembangan pertanian tidak terpusat di satu lokasi saja, tetapi disebar merata ke kampung-kampung agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Selain padi, saya juga mendorong untuk ada pengembangan komoditas lain seperti kopi, kelapa, perikanan (udang dan ikan), serta tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi,” ujarnya.

Gubernur Fakhiri juga menekankan pentingnya hilirisasi, dengan membangun pabrik penggilingan padi dan industri pengolahan hasil pertanian di daerah, sehingga gabah dapat diolah menjadi beras langsung di Papua, bukan dikirim lagi keluar daerah.

“Investasi harus dibangun di kabupaten, kita bangun pabriknya disini agar kedepan bukan hanya menguntungkan pihak luar. Kalau masyarakat hidup, kabupaten tumbuh, maka provinsi juga akan kuat,” katanya.

Untuk wujudkan Papua sebagai lumbung pangan, Gubernur Fakhiri mengingatkan para pejabat agar bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada rakyat dan melibatkan padat karya masyarakat lokal.

“Jangan rampok uang masyarakat. Mati kita ciptakan lapangan pekerjaan, Kita tanam padi, kita ternak ayam, ikan dana lainnya, itulah sumber ekonomi yang benar. Masyarakat harus dilibatkan agar ada peningkatan ekonomi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah sebaiknya diberikan dalam bentuk alat produksi, bukan bantuan instan,” Jangan kasih beras, tapi kasih cangkul dan mata kail supaya masyarakat bisa mandiri dan bermartabat,” tambahnya.

Gubernur berharap Kampung Tetom Jaya dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terpadu bagi kampung-kampung lain di Papua.

Ia juga mengajak seluruh unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, TNI, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung pembangunan pertanian dan perkebunan sebagai fondasi ekonomi Papua ke depan.

“Keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap program pembangunan merupakan hal yang wajib. Kalau masyarakat terlibat, pembangunan itu akan bertahan dan memberi manfaat sampai anak cucu kita,” katanya.

Gubernur Fakhiri jugaenyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para kepala suku yang mau menghibahkan tanahnya untuk dijadikan lahan cetak sawah,” Saya titip buat kepala OPD agar kedepan memperhatikan para ondo, kepala suku pemilik lahan, mereka sudah hibahkan tanahnya untuk kita cetak sawah, nanti tolong mereka diperhatikan, dibangunkan rumah yang layak dan fasilitas pendidikan serta kesehatan juga bagi mereka,” pesan Fakhiri.

Sementara itu, Bupati Sarmi Dominggus Catue, mengatakan Kabupaten Sarmi siap mendukung program Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi untuk menjadikan Papua swasembada Pangan.

“Kami punya cita-cita ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi, dan hari ini terbukti atas dukungan pemerintah kami boleh tanam perdana cetak sawah,” kata Catue.

Kedepan menurut Bupati, pihaknya siap bekerjasama dengan pemilik Ulayat tanah dan pemerintah pusat dan Provinsi untuk pengembangan luas areal cetak sawah. (Redaksi Topik)