Raker Komisi I DPR-RI, YPM Serahkan Kronologis Penembakan Pendeta ke Panglima TNI

Jakarta, Topikpapua.com, – Anggota Komisi I DPR RI, Bidang Pertahanan, Yan Permenas Mandenas (YPM) mengaku telah menyerahkan kronologis penembakan Pendeta Yeremias Zanambani, kepada Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Anggota DPR dapil Papua itu menjelaskan terdapat beberapa kronologis yang berbeda yaitu versi aparat keamanan ,  pemerintah Intan Jaya, masyarakat dan keluarga.

“Ini terdapat versi berbeda, dari aparat penegak hukum mengatakan kelompok kriminal yang sebagai pelaku penembakan, namun versi masyarakat dan pemerintah daerah berbeda, yaitu anggota TNI diduga pelakunya. kronologis dari masyarakat sudah saya terima dan sudah saya serahkan langsung kepada Panglima TNI saat rapat resmi Komisi I DPR yang juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan, ” Kata Mandenas lewat rilis yang diterima Redaksi Topik, Rabu (23/09/20).

Politikus partai Gerindra itu juga meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkap tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani.

Hal itu disampaikan Yan Mandenas saat rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (23/9/2020) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Dirinya berharap, Panglima TNI menseriusi kronologis yang diberikannya dari aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga bisa menjadi masukan yang berimbang sebagai bahan investigasi, selain itu juga mampu menepis Informasi simpang siur terhadap penembakan yang menewaskan alm. Pdt Yeremias Zanambani.

“Termasuk kepada Kepala Staf Angkatan Darat ( TNI AD ) sudah saya sampaikan dan  meminta langsung kepada beliau agar memerintahkan jajarannya untuk melalukan investigasi yang mendalam. Jadi tidak boleh ada kebohongan dalam penelusuran fakta yang terjadi. saya minta dipaparkan ke publik. Yang benar dan yang salah harus kita sampaikan. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Jika benar anggota TNI yang bersalah, harus berani kita sampaikan salah,” Tukasnya.

Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan bila permintaan untuk membentuk tim investigasi dari pusat di nilai berlebihan. Menurut Irjen Paulus ada Pemerintah Daerah mauun pemerintah Kabupaten yang seharusnya bisa mengatasi permasalahan di Intan Jaya.

“Terlalu jauh itu.., inikan ada pemerintah daerah disana, ada Gubernur, ada DPR, ada MRP, ada komnas HAM Papua, ada Bupati dan Wakilnya, ada juga DPR setempat, kenapa harus undang dari Jakarta yang datang…, apa kerjanya pemerintah daerah…?, “Kata Kapolda kepada Pers, Selasa (22/09/20).

Menurut Kapolda, Pemerintah Daerah Papua dan Pemerintah kabupaten Intan Jaya terkesan tak peduli dengan serangkaian kasus penembakan yang terjadi di Intan Jaya.

“Jangan terlalu lama tidur…, harus bangkit, bangun…, kerja…, jangan hanya tidur…, itu catatan saya..!, “Pungkas Kapolda. (Redaksi Topik)