Jayapura, Topikpapua.com, – Pemerintah Provinsi Papua mencairkan dana sebesar Rp.15 Milyar guna percepatan penanganan pandemi covid-19 di Papua.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua, William R. Manderi mengatakan Dana tersebut bersumber dari Pos Bantuan Tidak Tetap (PBTT) sekretaris Daerah Papua dan akan di gunakan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Papua.
“Telah kami distribusi usulan keuangan dari berbagai bidang berkaitan dengan penanganan cepat Pandemi Covid-19, baik dari Dinkes, Rumah sakit – Rumah sakit, satpol PP, PNPB, KKP dan kominfo, sudah cair sebesar 15 M dari 25 M yang ada di post Bantuan Tidak Tetap dari cost yang ada di sekda papua, “Kata William kepada Pers, Kamis (08/04/20).
William menjelaskan, dana tersebut akan di prioritaskan untuk membeli Alat kesehatan untuk para medis, seperti APD, alat Rapid Test, dan keperluan lainnya, “Yang lainnya akan di gunakan untuk menunjang perjuangan kita untuk melawan Pandemi covid-19 ini,”Katanya
Untuk mengawasi pengunaan dan tersebut, William mengaku pihaknya telah bekerjasama dengan BPKP dan Inspektotat, “ BPKP dan inspektorat akan mendampingi dalam pengelolaan keuangan dalam status tangap darurat ini, biar tepat pakai sesuai dengan kebutuhan, “Pungkas William.
Sebelumnya Jubir Satgas Covid-19, dr.Silwanus Sumule mengatakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Papua di butuhkan dana sebesar Rp.950 Milyar.
“Dana yang diajukan Satgas Papua dengan asumsi berkisar pada angka 950 Milyar rupiah, dengan rincian bila kasusnya kritis, “ungkap Sumule kepada pers, Sabtu (04/04/20) malam.
Meurutnya, angka 950 milyar tersebut sudah mencakup segala aspek, mulai dari kebutuhan peralatan
medis hingga aspek sosial ekonomi dari dampak pandemi covid-19 di Papua.
“Kita sudah buat kajian-kajian nya, tidak hanya dari sisi medis tapi dari semua aspek, baik ekonomi, keamanan sosial budaya, dan lain-lain, dan sudah berproses. Mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan akan kami sampaikan ke pimpinan daerah, “ Kata Sumule.
Sumule menjelaskan bila pandemi covid-19 ini berdampak di berlakukannya pembatasan sosial kepada masyarakat, yang akibatnya mempengaruhi banyak sektor, termasuk pendapatan masyarakat.
“Kita kaji itu bukan hanya keperluan obat, peralatan medis atau tenaga medis dan fasilitas Rumah sakit yang kurang, tapi kajian itu juga kepada sektor lainnya, khusunya bagi perekonomian warga yang terdampak langsung akibat pembatasan sosial itu, “Jelas Sumule. (Redaksi Topik)
