Sentani, Topikpapua.com, – Delapan hari Pasca bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai berpikir langkah apa yang akan di ambil untuk memulihkan dampak dari bencana banjir yang telah memporak porandakan kota sentani dan sekitarnya.
Bupati kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw, menyatakan Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua saat ini sedang memikirkan apa yang akan di lakukan untuk memasuki periode transisi status darurat bencana menuju peralihan pasca tanggap darurat bencana.
“Ini juga kami sudah komunikasi ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, supaya ini bisa kita tangani bersama-sama. Oleh karena itu, setelah masa tanggap darurat ini kita akan masuk pada masa-masa transisi darurat dan pasca bencana,” kata Mathius Awoitauw, dalam keterangan pers nya di Media Center di Posko Induk Tanggap Darurat Banjir Bandang, Sentani, Minggu (24/3/19).
Mathius mengatakan, selama masa transisi darurat akan dibangun hunian sementara (Huntara) untuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan. Huntara diperlukan untuk meminimalisasi gejolak sosial dan mengantisipasi persoalan-persoalan lain.
“Pasti kita akan melakukan rehabilitasi, ya tahap (tanggap darurat) ini selesai dulu. Selesai masa tanggap darurat ini selama 14 hari, kemudian kita masuk dalam masa transisi darurat. Nah, di masa transisi ini kita coba bangun apa yang bisa kita bangun juga serba darurat, apakah itu Huntara, karena Tidak mungkin mereka akan ada terus di pengungsian dan pengungsian yang layak itu mungkin kita akan akomodir untuk beberapa waktu kedepan,” Jelas Mathius.
Tempat pengungsian yang ada saat ini, kata Mathius, seperti GOR Toware dan Stadion Bas Youwe (SBY) ini tidak mungkin terus digunakan sebagai tempat pengungsian, karena dua tempat ini akan digunakan juga untuk persiapan PON XX Tahun 2020 mendatang. Karena itu, rehabilitasi atau perbaikan dan sebagainya itu sebenarnya juga masuk dalam agenda persiapan PON 20020 nanti.
“Tapi, mungkin kita akan tunda sedikit setelah pengungsian semua kita tangani. Apakah di pembangunan perumahan sementara, atau mereka mungkin ada yang bisa kembali ke rumahnya yang masih layak digunakan atau di huni. Hal-hal ini yang coba kita lakukan, tinggal hanya berapa yang benar-benar memang rumahnya hancur atau tidak punya fasilitas perumahan apapun. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita tangani secara khusus,” katanya.
Selama masa transisi darurat, kata Mathius, pihaknya akan bertanggungjawab untuk merelokasi maupun pembangunan-pembangunan yang terkena bencana, termasuk juga fasilitas-fasilitas umum lainnya.
“Jadi, pemerintah akan bertanggung jawab untuk relokasi maupun pembangunan-pembangunan perumahan yang terkena bencana, termasuk juga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, setelah masa tanggap darurat selesai kita akan masuk pada masa-masa transisi darurat dan pasca bencana,” kata Bupati Mathius.
Diakui Bupati dua periode tersebut bila Pemerintah mempunyai APBD dan APBN untuk pembangunan hunian atau perumahan sementara. “Kita akan tanggulangi bersama karena ini bencana besar. Kita sedang komunikasikan dengan pemerintah pusat dan ini semua akan menjadi agenda bersama,” Pungkas Bupati Mathius. (Irf)
