Jayapura, Topikpapua.com, – Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK menuturkan aksi pembubaran paksa pihaknya terhadap sekumpulan massa yang mengatasnamakan gerakan Perempuan Revolusioner West Papua (GPR-WP) yang melakukan aksi demonstrasi di kampus Univesitas Cenderawasih (Uncen) pada hari jumat lalu, sudah sesuai dengan prosedur.
Menurut Akbp Gustav, pembubaran aksi demo tersebut lantaran pendemo tidak mengantongi ijin, bahkan aksi yang dilakukan sudah dikaji terlebih dahulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan surat keputusan Kapolri.
“Aksi itu kami bubarkan karena tidak mengantongi ijin, dimana sebelumnya kami sudah memberitahukan bahwa surat ijin keramaiaan yang masuk pun sudah dibalas dengan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk menolak kegiatan aksi,” tegas Kapolres kepada Redaksi Topik, Selasa (12/03/19).
Kapolres pun menjelaskan alasan tidak diberikannya ijin karena beberapa faktor pertimbangan, antara lain aksi yang mereka lakukan tidak singkron dengan orasi yang disampaikan, disisi lain dari kaca mata pihak kepolisian aksi mereka nantinya dianggap menyimpang dari idiologi.
Kapolres juga menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 penyampaian pendapat di muka umum haruslah koordinator aksi melakukan pemberitahuan ke pada pihak berwenang dengan segala prasyaratan yang telah diatur seperti maksud dan tujuan demo tersebut, melibatkan berapa banyak orang, rute pada aksi serta alat peraga dan tidak menyimpang dari idiologi Bangsa Kesatuan Republik Indonesia, sementara aksi yang dilakukan GPR-WP mengandung unsur separatis, maka dari itu pihak kepolisian mengambil tindakan dengan tidak memberikan ijin aksi.
“Aksi mereka untuk memperingati Womens day atau hari perempuan internasional, tapi aspirasi yang mereka nantinya akan digaungkan stop investasi militer, mengkritik pemerintah pusat hingga daerah yang tidak nyambung dengan peringatan hari perempuan, bahkan ada seruan Papua Merdeka. Yang lucunya hari perempuan namun pendemo wanita hanya dua orang sedangkan sisanya pria,” Terang AKBP Gustav.
Dijelaskan Kapolres, tidak semua masyarakat melakukan aksi dan tema sesuka hati, Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan penyampaian pendapat di muka umum haruslah melakukan pemberitahuan ke pada pihak berwenang dengan segala prasyaratan yang telah diatur dan tidak menyimpang dari idiologi Bangsa Kesatuan Republik Indonesia, sementara aksi yang dilakukan GPR-WP mengandung unsur separatis, maka dari itu pihak kepolisian mengambil tindakan dengan tidak memberikan ijin aksi.
“Siapa saja boleh melakukan aksi namun harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku tidak serta-merta memasukan surat begitu saja dan melakukan aksi. Kami dari pihak kepolisain memberikan ijin setelah kami dalami dulu aksi yang akan dilakukan apabila tidak memenuhi unsur maka kami sampaikan,” Beber Kapolres
Terkait dengan informasi yang beredar di media sosial, bahwa ada unsur kekerasan aparat kepolisian dalam melakukan pembubaran puluhan massa waktu itu tidaklah benar malainkan diada-ada oleh segelintir oknum.
“Awalnya kami lakukan upaya persuasif, tapi malah kami dilempari batu sehingga kami lakukan pembubaran paksa,” terangnya.
Kapolres Gustav menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat apabila nantinya akan melakukan aksi demonstrasi agar terlebih dahulu memahami mekanisme dan aturan yang ada. “Kami tidak pernah untuk melarang siapa saja menyampaikan pendapat dimuka umum, tapi semuanya harus melalui mekanisme yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku,” Pungkas AKBP Gustav R. Urbinas. ( Redaksi Topik )
