Pemprov Papua Dorong Percepatan Pembangunan 138 Kampung Nelayan dan Pengembangan Pelabuhan Depapre

Jakarta, Topikpapua.com, – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu dibuktikan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri (MDF) saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Sarmi, Dominggus Catue, beserta jajaran Pimpinan OPD Teknis.

Pertemuan membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua, mulai dari pengembangan kampung nelayan, penguatan tata kelola sumber daya laut, hingga pengembangan Pelabuhan Depapre sebagai pusat logistik dan distribusi hasil perikanan.

Gubernur MDF mengaku Papua memiliki potensi kelautan yang sangat besar karena delapan kabupaten di provinsi ini berada di wilayah pesisir, dengan tiga kabupaten kepulauan yakni Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen.

“Papua memiliki garis pantai yang panjang dengan sumber daya perikanan yang melimpah. Potensi ini harus dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujar Gubernur MDF.

Gubernur MDF juga melaporkan perkembangan Program Kampung Nelayan di Papua, Menurutnya dari usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua, sebanyak 138 kampung perikanan telah mendapat dukungan untuk dikembangkan, bahkan sebagian telah memasuki tahap pelaksanaan, termasuk di Kabupaten Sarmi.

“Program kampung nelayang ini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil perikanan, hingga penguatan kelembagaan nelayan,” ujar MDF.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga memaparkan rencana pengembangan Pelabuhan Depapre melalui perluasan kewenangan dan peningkatan fasilitas sehingga mampu mendukung aktivitas perikanan terpadu, termasuk pelayanan kapal, distribusi hasil tangkapan, hingga pengembangan industri perikanan.

Fakhiri menjelaskan, rencana tersebut disusun setelah Pemerintah Provinsi Papua melakukan studi dan melihat langsung pengelolaan pelabuhan perikanan di Kota Padang sebagai referensi pembangunan pelabuhan perikanan modern di Papua.

“Kami ingin membangun tata kelola perikanan yang lebih baik, mulai dari hulu hingga hilir. Pelabuhan Depapre diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi kelautan yang mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan Papua,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola sektor kelautan juga akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan sumber daya laut berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Gubernur berharap dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus diperkuat agar berbagai program strategis di Papua dapat segera direalisasikan.

“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, potensi kelautan Papua akan berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya. (Redaksi Topik)