Kepala Bapperida Papua: Konektivitas Antarwilayah, Kesehatan Hingga MBG Harus Berdampak pada Ekonomi Rakyat

Jayapura, Topikpapua com, — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musa’ad, mengatakan kunjungan kerja Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ke enam kabupaten dan sejumlah distrik menguak banyak persoalan mendasar pembangunan Papua, mulai dari konektivitas, layanan kesehatan, hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Menurut Muflih, kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Dari sisi perencanaan, kunker ini menjadi penting dan strategis karena merupakan perwujudan nyata dari pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan, di mana gubernur dan sejumlah pimpinan OPD turun langsung menjemput aspirasi,” kata Muflih di Kota Jayapura, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, selama kunjungan berlangsung, Pemerintah Provinsi Papua dapat melihat secara langsung berbagai persoalan yang selama ini tidak sepenuhnya terlihat dalam laporan administratif. Selain mengevaluasi capaian pembangunan sebelumnya, pemerintah juga memperoleh gambaran tentang peluang dan tantangan pembangunan Papua ke depan.

“Dengan begitu maka arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan ke dapat diformulasikan secara lebih tajam, terukur, tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.

Muflih menegaskan, pola pembangunan Papua ke depan tidak boleh lagi berjalan secara sektoral dan egosentris. Ia menyebut selama kunjungan kerja ditemukan sejumlah proyek yang tidak fungsional dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan tidak boleh lagi bersifat egosentris, tetapi harus terintegrasi secara lintas sektoral dan berbasis data yang akurat serta analisis yang terukur,” katanya.

Konektivitas Jadi Masalah Utama

Salah satu persoalan paling mendasar yang ditemukan adalah lemahnya konektivitas antarwilayah. Menurut Muflih, pembangunan infrastruktur tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu membuka akses pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Bapak gubernur telah memberikan arahan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan Papua melalui pengembangan infrastruktur berbasis komoditas dan komoniti yang bersifat kewilayahan,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan konektivitas ke depan akan difokuskan pada jalur darat, laut, dan udara yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Layanan Kesehatan Masih Minim

Selain konektivitas, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius gubernur. Dalam kunjungan ke sejumlah distrik dan kampung, pemerintah menemukan masih minimnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga hunian bagi petugas kesehatan.

“Sektor ini sangat mendapat perhatian serius bapak gubernur karena masalah kesehatan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Muflih.

Ia menyebut Gubernur Matius Fakhiri hampir selalu menyempatkan diri memeriksa langsung kondisi Puskesmas maupun rumah sakit di daerah yang dikunjungi.

Potensi Ekonomi Besar, Tapi Pasar Belum Tersedia

Di sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua menilai potensi sumber daya alam Papua sangat besar, terutama di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya akses pasar.

Karena itu, gubernur mendorong optimalisasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi yang berorientasi ekspor. Pemerintah daerah juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu penyerapan hasil produksi masyarakat.

“Tangan pemerintah akan masuk untuk menghadirkan pasar melalui BUMD agar hasil produksi masyarakat dapat terserap di pasar domestik maupun luar negeri,” ujar Muflih.

MBG Dinilai Belum Berdampak Nyata ke Ekonomi Lokal

Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Papua juga mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Muflih, implementasi MBG di Papua masih menghadapi banyak kendala.

Ia menilai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau sebagian besar penerima manfaat. Selain itu, program tersebut dinilai belum memberi dampak ekonomi bagi masyarakat karena sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah.

“Hal yang tidak kalah penting adalah tata kelola MBG yang belum memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat karena sebagian besar kebutuhan MBG didatangkan dari luar dan belum memanfaatkan komoditas lokal,” katanya.

Sebagai solusi, Gubernur Matius Fakhiri mencanangkan pengembangan “kebun MBG”.

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk memutus rantai pasok dari luar agar seluruh kebutuhan komoditas untuk MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal,” ujar Muflih.

Ia menambahkan, strategi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat kampung secara berkelanjutan. (Redaksi Topik)