Pemuda Tabi Saireri Tegaskan Tolak Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Papua

Sentani, Topikpapua.com, – Sebagai salah satu tokoh adat di Papua asal Sentani, Yanto Khomlay Eluay menolak pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe sebag sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP).

Menurut Yanto, hal itu merupakan tindakan yang merusak tatanan adat Papua, bahkan mencoreng wibawa masyarakat di tanah ini.

“Kenapa saya katakan seperti itu, karena dalam prosesi pengukuhan itu ada beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus diperhatikan, karena pemimpin adalah panutan bagi masyarakat. Jadi aya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh DAP merupakan suatu tindakan yang merusak tatanan adat,” kata Yanto dala. konferensi pers, di Pendopo Adat (Obhe) Hele Wabhouw, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/10/2022).

Ia menjelaskan, pengangkatan seorang menjadi Kepala Suku Besar harus memiliki silsilah atau garis keturunan kepala suku, sehingga tidak asal mengukuhkan seseorang sebagai kepala suku besar karena suatu kepentingan.

“Kami mendukung pemerintah dalam hal ini KPK, untuk menegakan hukum dan mengungkap penyalahgunaan dana Otsus di Papua yang dilakukan oleh para pejabat Papua,” tegas Yanto.

Senada dengan Yanto, Ketua Dewan Adat Keerom Herman Yoku juga menyoroti pengukuhan Lukas Enemb sebagai Kepala Suku Besar di Papua oleh Dominikus Sorabut versi Dewan Adat Papua KLB Wamena.

“Status saudara Lukas Enembe, saya anggap dia itu sebagai Kepala Suku Besar di Kampungnya dan pengukuhan terhadap Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Bangsa Papua itu sangat keliru. Saya tokoh adat orang asli Tabi yang punya matahari terbit,” ucapnya.

“Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Untuk itu, negara harus hadir guna menegakan hukum di Papua dan kalau bisa diambil secara paksa kepada orang-orang yang terlibat hukum,”timpal Herman.

Sementara Ali Kabiay selaku Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua menegaskan, pihaknya tidam mengakui Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Bangsa Papua. Setiap daerah mempunyai tatanan adat masing-masing.

“Kami diberikan mandat oleh enam kepala suku dna juga empat kerukunan di wilayah adat Nabire Pesisir. Bahwa, kami tidak mengakui saudara Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Bangsa Papua. Karena tatanan adat kami sangat berbeda, kami menggunakan pidaho dan bukan Koteka, kemudian adat kami itu menggunakan Cenderawasih dan bulu Kasuari,” tegasnya.

Pria yang juga Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire ini juga menilai KPKsangat lamban dalam menyelesaikan kasus Lukas Enembe.

“Kami berharap KPK bisa mempercepat proses penegakan hukum, yang korupsi tidak menggunakan hukum adat. Akan tetapi, kasus korup harus dilakukan atau diselesaikan dengan hukum positif yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harapnya. (Redaksi Topik)