Jayapura, Topikpapua.com, – Ketua DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) Provinsi Papua, Ali Kabiay menilai Maklumat Kapolda Papua terkait aturan saat RDP Otsus di tengah Pandemik Covid-19 adalah kebijakan yang sangat baik.
Menurut Ali, Maklumat tersebut di keluarkan atas perintah pemerintah pusat, dimana melarang adanya kerumunan untuk memutus matarantai penyebaran covid-19 di Papua yang tiap harinya terus bertambah.
“Namun oleh beberapa pihak Maklumat tersebut dipolitisir dan seolah-olah mengadu domba Kapolda yang notabene adalah Putra Papua dengan pihak lain yang mempunyai tujuan lain saat RDP tersebut, “Kata Ali lewat rilis yang di terima Redaksi Topik, Sabtu (21/11/20).
Hal tersebut di katakan Ali merespon permintaan pencopotan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Kapolres Merauke AKBP, Untung Sangaji oleh salah satu Advokat Senior dan praktisi hukum di Manokwari Papua Barat kepada Presiden RI.
”Saya pikir permintaan pencopotan tersebut sangat keliru dan tidak mendasar, masa seorang advokat meminta kepada Presiden untuk mencopot dua Perwira polisi, sangat tidak relevan , sangat keliru, sangat tidak mendasar , dan terkesan emosional, advokat seharusnya menjadi mitra polisi dalam sistem penegakan hukum, bukan malah menjadi boomerang,” ungkap Ali Kabiay.
Menurut Ali Kabiay, bahwa seharusnya RDP MRP itu murni mengawal aspirasi rakyat tentang Implementasi Otonomi Khusus di Papua, bukan malah MRP membawa aspirasi dan kepentingan kelompok separatis atau sponsor tertentu.
” Apa yang di lakukan Kapolres Merauke sudah sangat tepat , karena pada saat Polisi melakukan pengeledahan di Hotel Valentine Merauke , ada seorang peserta RDPW dari Kabupaten Mappi yang kedapatan membawa buku dokumen kuning yang merupakan pedoman Negara Republik Federal Papua Barat ( NRFPB ),”Ungkap Ali.
Lanjutnya, buku tersebut malah memuat seluruh pedoman bernegara temasuk dasar negara, mata uang , dan sebagainya, “ini sangat tidak etis, masa ada negara dalam negara, seharusnya MRP dan tim RDP mematuhi maklumat Kapolda Papua, dan saya rasa Maklumat tersebut sudah jelas untuk kepentingan masyarakat di Papua , termasuk menjaga protokol kesehatan dan menghindari kegiatan – kegiatan yang ada kaitannya dengan separatis,” beber Ali Kabiay.
Ali juga berpendapat bila apa yang dilakukan Kapolres Merauke sudah benar dan ada dasar hukumnya, sehingga dirinya menilai permintaan pencopotan Kapolda dan Kapolres Merauke adalah permintaan yang konyol dan tidak mendasar.
”Sebagai anak asli Papua , dan tokoh muda Papua saya mendukung dan mengapresiasikan apa yang di lakukan oleh Kapolda dan Kapolres Merauke, saya juga berharap permintaan pencopotan Kapolda Papua dan Kapolres Merauke tidak di gubris oleh Presiden dan Pemerintah pusat, sebab permintaan tersebut tidak mendasar, dangkal dan terkesan konyol, silahkan bermain sinetron saja atau bermain sandiwara dalam parodi politik Papua Merdeka, Papua sampai hari ini adalah bagian integral dari NKRI dan sudah final, “Pungkas Ali Kabiay.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP), Benyamin Tiris mengaku langkah yang telah diambil oleh Kapolda Papua dan Kapolres Merauke itu sangat tepat dan sesuai dengan prosedur hukum.
“Kalau memang tim MRP & RDP tidak berbau makar, tidak mungkin pihak hukum mau tangkap tanpa ada dasar. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, keluarga, sahabat, teman dan umumnya orang asli Papua, mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun Papua tanpa ada perbedaan suku, agama maupun ras, “Kata Benyamin.
Menurut nya selama ini Negara telah berbuat yang terbaik untuk Papua, salah satunya dengan memberikan kekhususan bagi papua lewat Undang-Undang Otsus No 21 Tahun 2001.
“Perhatian apa lagi yang kurang dari NKRI buat kami orang Papua. Bukannya selama ini politik yang berkembang di tanah Papua ini yang membuat orang Papua hidup tertindas dan miskin di atas negerinya sendiri oleh karna tipu daya dari orang Papua sendiri yang mau jadi seorang pemimpin..?,”Ujarnya.
Lanjut Benyamin, Sudah saatnya anak-anak Papua yang berpendidikan tinggi berperan menghapus politik yang menyiksa rakyat Papua, “Tolong lihat penderitaan rakyat Papua yang tidak pernah ada perhatian dari pemerintah Provinsi Papua. Sampai kapan kita sesama OAP mau hidup baku tipu trus..?, “Pungkas Benyamin Tiris. (Redaksi Topik)
