Fraksi BTI Nyatakan Penolakan Pansus Pemekaran Saat Paripurna DPRD

Sentani, Topikpapua.com – Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) menyatakan sikap politiknya, menolak untuk menempatkan anggotanya dalam Pansus Pemekaran Distrik di Kabupaten Jayapura.

Penolakan itu disampaikan saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura dengan agenda Pembentukan Pansus Distrik dan Kampung, Selasa (30/6/2020) kemarin.

 “ Sikap kami tetap sama, tidak sependapat dan menolak pembentukan Pansus Pemekaran Kampung. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kami ke publik, bahwa tidak ada anggota dari Fraksi BTI dalam Pansus itu,” kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi BTI, Sihar L. Tobing, kepada awak media usai Sidang.

Penolakan Fraksi BTI ini, kata Politisi Golkar ini, disampaikan langsung dalam rapat paripurna. Dimana alasan utama penolakan, lebih kepada komitmen Fraksi BTI untuk mendukung penanganan Covid-19 secara masif bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Jayapura.

“Hemat kami, pemekaran distrik dan kampung itu perlu, tapi situasi pandemi Covid-19 lebih berpengaruh pada semua aspek . Nah, dengan demikian seharusnya lebih fokus pada penanganan Covid-19 secara masif bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 sesuai dengan fungsi kedewanan kita, yakni fungsi legislasi, penganggaran dan terutama fungsi pengawasan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, alasan kuat untuk membentuk sebuah panitia khusus (Pansus) harus sesuaikan dengan situasi mendesak atau adanya persoalan yang krusial dan meluas di tengah-tengah masyarakat.

Sementara enyangkut pemekaran Distrik dan Kampung, sesuai dengan hasil hearing 22 Juni 2020, bahwa usulan pemekaran kampung yang selama ini di anggap mandek, sedang dalam tahap verifikasi oleh tim verifikasi Provinsi Papua.

“Artinya, soal pemekaran  ini masih menunggu hasil Verifikasi, sehingga, BTI berpendapat, soal pemekaran tersebut cukup dilakukan oleh Komisi yang membidangi saja,” katanya.

Hal lainnya, Kata Sihar, dalam rapat Bamus hanya menyepakati pembentukan Pansus Pemekaran Kampung, dan tidak ada menyinggung sedikitpun mengenai pemekaran Distrik. Dan inilah yang dianggap kelemahan dari segi argumen hukum, dan semua tercatat dalam risalah rapat waktu itu.

“Tadi kan rujukannya dari hasil rapat Bamus, atau hasil kesepakatan kita di rapat Bamus. Namun di rapat Bamus tidak pernah menyepakati pemekaran distrik, yang ada hanya pemekaran kampung,” katanya.

Meski demikian ada atau tidaknya anggota Fraksi BTI dalam pansus tersebut, tidak berpengaruh, sebab telah ada 3 fraksi yang mendukung. Bahkan pansus tersebut, katanya telah sah karena telah disetujui dalam paripurna.

“Sebetulnya pansus ini kan hak tiap anggota atau sekelompok anggota, silakan jalan terus. Intinya kami tidak masuk dalam Pansus itu. Pansus pemekaran itu sudah sah, dan tetap berjalan karena sudah disahkan tadi,” tegasnya.

Angganetha Wally yang juga anggota Fraksi BTI menambahkan  semua dikembalikan kepada masyarakat. Sebab saat ini yang perlu didorong adalah bagaimana Kabupaten Jayapura segera terbebas dari Wabah Covid-19.

“Tinggal masyarakat saja yang menilai, mana yang benar di masa pandemi Covid-19 ini apa yang dibutuhkan. Menurut hemat kami, banyak yang positif, korban berjatuhan dan nyawa melayang itu bukan pemekaran kampung yang dibutuhkan, namun karena masalah pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Sementara , Ketua Fraksi BTI DPRD Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat, SE, menegaskan, sembilan anggota dewan dari enam partai politik yang tergabung dalam Fraksi BTi ini sepakat tidak akan mengutus perwakilannya ke Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung. “Jadi kami di fraksi BTI ini adalah fraksi gabungan yang terdiri dari sembilan anggota dari enam partai politik. Yang jelas kami sudah sepakat seperti yang disampaikan oleh juru bicara kami tadi, bahwa kami tidak akan mengutus perwakilannya ke dalam Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung yang disetujui tiga fraksi dan telah disahkan dlaam rapat paripurna tersebut,” tegasnya. (Irf)