DPRD Kabupaten Jayapura

Sentani, Topikpapua.com, – Ketua Komisi A, Hermes Felle meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo, jangan menerobos batas wilayah Kabupaten Jayapura. Hal itu menyusul pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Yalimo di di Distrik Airu, yang merupakan tapal batas  wilayah antara Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten Yalimo. “Batas wilayah itu sudah ada dalam lembaran negara dan tidak […]

Sentani, Topikpapua.com –  DPRD Kabupaten Jayapura menyetujui 11 rancangan peraturan daerah (Raperda), untuk di dorong dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2021 mendatang. Ke-11 Raperda itu terdiri dari 6 Raperda pengajuan dari Eksecutive dan 5 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Jayapura. “Raperda yang sudah disetujui tersebut akan masuk dalam produk legislasi daerah (Prolegda) pada tahun 2021 mendatang,” kata […]

Sentani, Topikpapua.com –  Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, S.IP menyebut pihaknya akan mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang New Normal. Mirisnya, wacana ini justru timbul, disaat Bupati Kabupaten Jayapura, sedang gencar-gencarnya memperketat Protocol Kesehatan (Prokes) di wilayah Pemerintahannya.  “Saya juga sedang berpikir, untuk kita bisa merancang atau mendorong rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang New […]

Sentani, Topikpapua.com –  Sempat menolak Pansus Pemekaan Distrik dan Kampung, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jayapura terkesan bersikap netral, setelah mengutus dua anggotanya dalam pansus tersebut. Ketua Fraksi PKB Slamet, S.Pd mengatakan mendukung pembentukan Pansus Penanganan Covid-19, bukan berarti tidak mengirim perwakilannya atau utusannya ke Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung. “Saya pikir kan tidak ada regulasi […]

Sentani, Topikpapua.com – Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) menyatakan sikap politiknya, menolak untuk menempatkan anggotanya dalam Pansus Pemekaran Distrik di Kabupaten Jayapura. Penolakan itu disampaikan saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura dengan agenda Pembentukan Pansus Distrik dan Kampung, Selasa (30/6/2020) kemarin.  “ Sikap kami tetap sama, tidak sependapat dan menolak pembentukan Pansus Pemekaran Kampung. Ini […]

Sentani, Topikpapua.com –  Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, S.IP mendukung sikap pemerintah, untuk  menambah biaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Jayapura.  “Kami dari Dewan tentunya sangat mendukung untuk penambahan anggaran penanganan Covid-19,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Jayapura kepada wartawan di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, belum lama ini. Kata Klemen, saat ini penanganan Covid-19 […]

Sentani, Topikpapua.com – Wakil Ketua I Asosiasi Mahasiswa Mamberamo Tami (Asmamta),  Petrus Hamokwarong menyoroti kinerja sebagaian anggota DPRD Kabupaten Jayapura, lantaran menolak pembentukan Pansus Covid-19. “Beberapa waktu lalu ada penolakan terhadap pembentukan Pansus Penanganan Covid-19, kenapa ditolak?  malah yang dibentuk adalah Pansus Pemekaran Kampung?,” katanya, Senin (22/6/20) sore. Mantan Wakil Ketua I DPD KNPI Kabupaten […]

Jayapura, Topikpapua.com, –  Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura menyatakan sikap untuk tidak bergabung dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Kampung, setelah sebelumnya Pansus Covid-19 yang di dorong Fraksi BTI dan PKB  kalah voting dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dalam rapat Bamus ada dua usulan pansus yakni Pansus Covid-19 dan Pansus Pemekaran Kampung. […]

Sentani, Topikpapua.com – Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19 sebesar Rp49 Miliar di Kabupaten Jayapura. Ketua Fraksi, Wagus Hidayat, SE, mengatakan pihaknya akan mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi penggunaan anggaran itu agar tepat sasaran. “Anggaran yang cukup besar, namun  terkesan tak sebanding dengan realisasi di lapangan, […]

Sentani, Topikpapua.com – Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura, menyoroti sikap Pemerintah yang menaikkan status Tanggap Darurat terhadap Wabah Corona di Kabupaten Jayapura. Ketua Fraksi BTI, Wagus Hidayat, SE menilai status bencana non-alam tanggap darurat  tersebut, tidak masuk akal dan aneh. “Kami dari Fraksi BTI menilai status tanggap darurat itu sangat lambat. Pemerintah […]