Dituding Tidak Transparan Kelola Dana Bantuan Banjir, Pemkab Jayapura Buka Suara

Sentani, Topikpapua.com, – Pemerintah Kabupaten Jayapura nampaknya ‘gerah’ atas tuduhan LSM Papua Bangkit di berbagai media masa yang menuding  Pemkab Jayapura tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura pada bulan Maret silam.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si saat di temui Redaksi Topik, Rabu (12/06/19) mengaku bila pihaknya telah melakukan berbagai upaya secara maksimal untuk mengatasi masalah musibah banjir bandang.

Hanya saja menurut Timotius, Pemkab Jayapura tidak bekerja sendiri namun harus berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk  dengan BPKP Provinsi Papua.

“Jadi dalam penggunaan-penggunaan dana bantuan ini, kita juga di back up dan bekerjasama dengan BPKP Provinsi Papua. Sehingga semua penerimaan dan pentunjuk itu sudah kita ikuti dari mereka (BPKP),” ujarnya.

Dijelaskan Timotius bila sampai saat ini Pemeritah Kabupaten Jayapura masih terus bekerja dan memutar otak agar seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana alam pada pertengahan bulan Maret lalu itu bisa terlayani dengan maksimal. Salah satunya adalah mengupayakan hunian sementara bagi korban bencana alam tersebut.

“ Masalah nya sampai saat ini kami belum temukan lahan yang pas untuk bangun hunian sementara itu. Memang ada beberapa lahan yang tersedia seperti di Kemiri, disitu adalah lahan yang sekarang menjadi hutan kota. Namun lahan itu saat ini masih dalam masalah sengketa, “ Jelas Timotius.

Sengketa di maksud adalah, dari Pihak adat mengklaim lahan itu kepada Dinas Kehutanan Provinsi  Papua. Tapi oleh pihak Polres Jayapura telah difasilitasi pihak adat untuk bersama-sama mencari solusi, “ Jadi disini ada pihak adat dari kepemimpinan Ondofolo Jhon Suebu dan kemudian pak Ondo Ramses Felle,” tambahnya.

Karena menurutnya kedua pihak itu sampai saat ini sama-sama mengklaim tentang kepemilikan lahan. Awalnya masing-masing setuju untuk memberikan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Papua ini sebagai tempat untuk relokasi.

“Tetapi masing-masing tetap mempertahankan batas-batas mereka, karena belum ada kesepakatan itu. nah.., maslaah ini yang mengulur waktu dalam pembangunan” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi siap membantu untuk membangunkan 500 unit rumah yang akan dijadikan hunian tetap. Namun hanya saja Yayasan Buddha Tzu Chi membutuhkan lahan yang sudah bebas dari masalah, dalam hal ini adalah yang sudah ada pelepasan adat dan punya sertifikat. Kalau persyaratan itu sudah ada, mereka jamin untuk membangun 500 unit rumah, “ Soal lahan ini yang sampai sekarang ini juga belum ada titik temunya” ungkapnya.

Timotius mengaku selama ini Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah memberikan perhatian yang serius dan juga memberikan dukungannya kepada masyarakat yang terdampak bencana,  “Kita lihat saja beberapa posko yang ada ini selalu dibiayai, diberikan makan dan lain-lain supaya mereka tetap ada di di tempat pengusian sampai saat ini, ”tambahnya lagi.

“Masalah lain juga, kita di Kabupaten Jayapura kondisi kota Sentani berdasarkan hasil survey sebenarnya tidak layak lagi ada hunian di dalam Kota Sentani yang berada di bawah kaki Gunung Cycloop. Karena rawan dengan terjadinya bencana. Nah, otomatis ini menjadi hal yang sangat menyulitkan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengambil kebijakan dalam merelokasi korban bencana tersebut,” tuturnya.

Terkait Transparansi penggunaan dana bantuan dari berbagai pihak terhadap korban banjir, Timotius mengaku bila hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura sebenarnya sangat terbuka soal dana bantuan bencana.

“Mulai dari bantuan air bersih, peralatan yang digunakan untuk membersikan ruas jalan itu semua dari dana bencana. Jadi memang dana yang dikatakan bahwa pemerintah tipu-tipu itu sebenarnya sudah disalurkan dan pemerintah sudah terbuka untuk hal itu, “ Bebernya.

Dijelaskan juga bila dari 20 sekian miliar dana bantuan itu sudah digunakan untuk keperluan penanganan tanggap darurat, Baik secara fisik dalam penanganan masalah infrastrukturnya dan masalah pengungsi.

“ Sekarang yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah bagaimana dapat merelokasi warga yang masih ada di tempat pengungsian pindah ke tempat yang layak. tinggal itu, tapi sampai saat ini kami masih kesulitan di lahan,” tandasnya.

Redaksi Topik pun mencoba menanyakan tanggapan Pemkab Jayapura terhadap kritikan yang disampaikan oleh LSM Papua Bangkit, Timotius mengatakan bahwa kritikan yang diberikan oleh Hengky Jokhu adalah hal yang baik dan juga menjadi salah satu bentuk masukan yang baik juga bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Kritikan ini sebenarnya bagus karena ini adalah salah satu bentuk masukan buat kami. Tapi sejauh ini mungkin mereka lihat dari luar ya, Tetapi kalau mereka datang bicara dengan baik dan minta penjelasan pasti kami akan memberikan penjelasan terkait hal yang diminta dan memang hal-hal yang menyangkut uang inikan sifatnya sangat rawan dan bisa salah tafsir jika kita sampaikan tanpa ada data” jelasnya.

Oleh sebab itu ia meminta kepada seluruh pihak yang ingin mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan dana yang digunaka itu bersumber dari mana bisa datang langsung ke OPD terkait.

“Jadi untuk masalah keuangan sebenarnya mereka bisa datang dan minta bukti, karena pengeluaran itu harus disertai dengan bukti. Buktinya itukan tidak mungki dimuat dalam surat kabar ataupun media masa, paling jumlahnya saja secara global. Jadi kalau ada hal seperti itu sebaiknya mereka datang OPD yang bersangkutan yang berkaitan dengan masalah ini” tukasnya.

Ia juga menuturkan, tim ini bencana yang dibentuk ini sebenarnya sudah sangat lengkap dan sudah dibagi tugasnya masing-masing. “Tim yang menangani masalah publikasi ini adalah Dinas Kominfo jadi hal-hal yang menyangkut kegiatan ini harus di share dan di muat agar tidak menimbulkan presepsi lain.

Jangan setelah ada kritikan keras seperti ini baru mau kerja untuk membagikan informasi terkait masalah ini, harusnya dari awal kerja terus. Jadi Dinas infokom minta datanya ke badan bencana baru di publikasikan bahwa yang masuk sekian dan yang keluar sekian, agar tidak membuat masyarakat bertanya-tanya” tutupnya. (Irf/RT)