Kasus Lintas Batas Gubernur Papua, Mendagri : Saya Sudah Berikan Sanksi

Jayapura, Topikpapua.com, – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memastikan telah memberi sanksi berupa teguran keras kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, atas tindakannya pergi ke Papua Nugini (PNG) tanpa izin.

Hal tersebut disampaikan Tito kepada Pers usai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat Pemprov Papua, di salah satu Hotel di Jayapura, Senin (05/04/21).

“Sementara saya sudah berikan sanksi teguran keras,” ujar Tito.

Baca Juga : Menyeberang Secara Ilegal Ke PNG, Gubernur Papua Mengaku Salah

Ia menyayangkan kepergian Gubernur Lukas ke PNG yang tanpa izin karena yang bersangkutan kemudian mengaku ingin melakukan terapi kaki.

Tito menegaskan, sejauh ini Kemendagri tidak pernah menghalangi seluruh kepala daerah yang ingin mengajukan izin berobat.

“Yang kemarin itu katanya mau berobat, saya memang tahu kalau gubernur kondisi kesehatannya kurang baik, saya tahu karena beberapa kali di Jakarta beliau berobat di rumah sakit di sana, kemudian kondisi fisiknya saat itu tidak begitu bagus. Saya terakhir (bertemu) sebulan lalu, cuma saya mengenai masalah ke PNG, gubernur sempat menelpon saya bahwa itu dalam rangka berobat kaki,” kata dia.

Mantan Kapolda Papua tersebut juga mengaku bila pihaknya hingga kini belum menerima surat izin dari Gubernur Papua terkait keberangkatannya ke PNG.

“Sampai hari ini pak Gubernur (Lukas Enembe) tidak pernah mengajukan izin ke Kemendagri, tidak pernah. Kalau memang urgent sekali, komunikasi dengan saya sebagai otoritas yang memberikan izin, setelah itu surat menyusul, makanya saya mau temuin,” sambung Tito.

Baca Juga : Kisah Tukang Ojek yang Menggonceng Gubernur Papua Lewat Jalan “Tikus” Menuju PNG

Mendagri Tito sendiri sejak hari Minggu (04/04/21) telah berada di Jayapura untuk melakukan serangkaian agenda pertemuan tertutup dengan beberapa pejabat Pemprov Papua dan tokoh agama.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Papua Lukas Enembe diketahui pergi ke Vanimo, Papua Nugini bersama dua kerabatnya HA dan EW, pada Rabu (31/03/21).

Lukas dan dua kerbatnya pergi ke Vanimo dengan melintasi jalan “tikus” dengan menggunakan ojek.

Setelah berada di Vanimo, PNG, selama dua hari, Gubernur Lukas bersama HA dan EW dideportasi oleh pemerintah PNG karena dianggap melakukan “ilegal stay”.

Jumat siang, dengan didampingi Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata, Gubernur Lukas beserta dua kerabatnya melintas kembali ke Indonesia melalui PLBN Skouw, Kota Jayapura.

Di PLBN Skouw, Lukas yang kemudian didampingi Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua,  Suzana Wanggai dan sempat menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya meninggalkan lokasi tersebut. (Redaksi Topik)