Jubir Gubernur Papua: Tidak Ada Penghapusan CPNS, Hanya Penataan

Jayapura, Topikpapua com, – Juru Bicara Gubernur Papua, M Rifai Darus menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak akan menediakan penerimaan CPNS di Provinsi Papua, Menurutnya informasi yang di sebar di media sosial tersebut bersifat HOAX dan menyesatkan.

“Kami mencermati berkembangnya pemberitaan yang menyederhanakan pernyataan Gubernur Papua seolah-olah Pemerintah Provinsi Papua meniadakan penerimaan CPNS, Pemaknaan tersebut tidak utuh dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ungkap Rifai di Jayapura, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D Fakhiri, tidak pernah mengambil kebijakan untuk menutup kesempatan masyarakat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang disampaikan adalah langkah penataan dan pengendalian jumlah pegawai secara bertahap, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang sehat, efektif, dan berkelanjutan.

“Kebijakan tersebut dilandasi tanggung jawab menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal. Tanpa penataan yang tepat, ruang kesempatan ke depan justru akan semakin terbatas,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Rifai arah kebijakan tersebut justru bertujuan untuk menjaga agar peluang menjadi ASN tetap terbuka secara berkesinambungan, dengan tetap mengedepankan prinsip afirmasi bagi Orang Asli Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.

“Pemerintah Provinsi Papua juga memahami sepenuhnya bahwa menjadi ASN masih menjadi harapan besar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berbicara tentang pembatasan, tetapi juga secara simultan memperluas ruang kesempatan kerja melalui berbagai sektor strategis,” jelas Rifai.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi dengan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden, Prabowo Subianto, khususnya dalam membuka dan mengembangkan lapangan kerja di sektor riil seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor produktif lainnya yang berbasis potensi lokal Papua.

Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Papua juga terus membangun sinergi dengan instansi vertikal untuk melakukan penataan dan penguatan manajemen ASN yang ada, agar lebih profesional, tepat guna, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik secara nyata.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan media untuk menjaga kejernihan informasi publik, dengan menghadirkan narasi yang utuh, berimbang, dan tidak menimbulkan kegelisahan. Papua membutuhkan ruang publik yang tenang, rasional, dan saling menguatkan,” jelas nya.

“Pada prinsipnya, pemerintah tidak sedang menutup harapan, tetapi sedang menatanya agar tetap hidup, adil, dan berkelanjutan. Sebab masa depan Papua tidak hanya bergantung pada jumlah ASN, tetapi pada luasnya kesempatan kerja dan kuatnya kemandirian ekonomi masyarakatnya,” Tutup Rifai. (Redaksi Topik)