Bertemu Wamen Perhubungan, Gubernur Fakhiri Ajukan Program Mudik ‘Bebas’ Bagi Warga Papua

Jakarta, Topikpapua.com, – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Rabu (12/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri secara resmi mengajukan program mudik bersubsidi dan berasuransi (BEBAS) saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta peningkatan konektivitas antar wilayah di Tanah Papua.

Gubernur Fakhiri menyampaikan sejumlah pokok usulan strategis kepada Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Tanah Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa tantangan geografis Papua yang sangat ekstrem berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik di berbagai daerah. Untuk itu, pemerintah daerah memandang perlunya dukungan kebijakan transportasi dari pemerintah pusat.

“Papua memiliki kondisi geografis yang menantang. Dukungan kebijakan subsidi transportasi akan membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan merata, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,”ujar Gubernur Fakhiri usai pertemuan.

Salah satu usulan utama yang di sampaikan adalah Program Mudik “BEBAS” yang dirancang untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat.

Program ini meliputi subsidi transportasi laut dan darat pada sejumlah rute utama, yakni rute laut Pelabuhan Biak (tujuan Biak, Pulau Numfor, dan Kabupaten Supiori), Pelabuhan Serui (Kabupaten Yapen), Pelabuhan Waren (Kabupaten Waropen), Pelabuhan Teba (Kabupaten Mamberamo, tujuan Kasonaweja, Bormeso, dan dermaga sungai lainnya)

Sedangkang rute darat Kota Jayapura – Kabupaten Sarmi (Bonggo, Betaf, Finyabor, Mararena, Arbais), Kabupaten Jayapura – Demta, Yapsi, dan Kaureh (melalui Genyem)

Jayapura – Airu (melalui Senggi, Nawa, dan Tupru), kemudian Biak – Supiori (melalui Biak Timur dan Biak Barat).

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Fakhiri menyampaikan soal keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, yang menyebabkan sejumlah program strategis konektivitas belum dapat terlaksana secara optimal.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua memohon dukungan pembiayaan infrastruktur dan kebijakan subsidi transportasi dari Kementerian Perhubungan RI.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata, antara lain, meningkatkan rasa keadilan dan keterhubungan sosial masyarakat Papua, mempercepat akses terhadap layanan publik (pendidikan, kesehatan, dan administrasi), meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi lokal, menurunkan biaya logistik dan harga kebutuhan pokok, mendorong pemerataan investasi dan perdagangan antarwilayah,” jelasnya.

“Dengan adanya dukungan tersebut, Papua diharapkan semakin terhubung dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” sambungnya.

Dalam kunjungan ini, Gubernur Fakhiri didampingi oleh Kepala Inspektorat Papua Danny Korwa, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Andry, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Christian Sohilait, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Jimmy Wanimbo, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzana Wanggai, Juru Bicara Gubernur Papua Rivai Darus, serta Tim percepatan. (Redaksi Topik)