Ditemui Gubernur Fakhiri, Wamen ESDM: Sektor Pertambangan Akan Dikelola BUMD

Jakarta, Topikpapua.com, – Gubernur Papua, Mathius Fakhiri kembali menyambangi kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (10/11/2025). Sebelumnya Gubernur Fakhiri telah bertemu dengan Menteri ESDM dan kali ini Mantan Kapolda Papua tersebut bertemu Wamena ESDM, Yuliot Tanjung.

” Setelah dilantik saya sudah bertemu dengan Menteri ESDM dan kali ini saya kembali ke sini untuk membahas apa yang sebelumnya sudah saya dan menteri Bahlil bahas, hari ini saya bertemu Wamena ESDM, bapak Yuliot Tanjung dan kami membahas percepatan pembangunan di Provinsi Papua, dengan fokus utama pada ketersediaan energi dan potensi sektor pertambangan,” ungkap Gubernur Mathius usai menggelar pertemuan tertutup di ruang kerja Wamen ESDM.

Menurut Gubernur Fakhiri, Provinsi Papua adalah Provinsi Induk yang secara infrastruktur sudah lebih baik dari DOB Papua lainnya, namun perlu untuk di benahi, “Provinsi induk diuntungkan oleh infrastruktur, sehingga saya harus benahi itu. Artinya bagian apa yang pernah dilakukan pejabat sebelumnya perlu dibahas kembali bersama Kementerian ESDM, biar tidak salah langkah,” kata Fakhiri.

Ia mengatakan, sebagai provinsi induk, langkah percepatan pembangunan menuju Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah. Apalagi di wilayah ini banyak daerah pertambangan, sehingga perlu kehati-hatian.

“Masyarakat Papua harus bisa terlibat aktif dalam perannya, sehingga saya perlu mendapat pencerahan dan mendengar penjelasan langsung dari pak Wamen ESDM,” ujarnya.

Ia menegaskan, penataan kawasan pertambangan harus segera dilakukan, sehingga masyarakat adat betul-betul bisa terlibat, “Kami ke depan akan menyiapkan bagaimana Papua Induk bisa lebih terang, yang mana listrik bisa sampai di kampung-kampung. Ini juga kami berharap bisa membuka akses bagi masyarakat yang ada di pinggiran, baik soal listrik dan lainnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur mengatakan dirinya menyampaikan agar bagaimana provinsi induk bisa menghadirkan Papua induk sebagai pusat layanan jasa, yang didalamnya juga membangun pabrik-pabrik.

” Tujuannya adalah mendapat manfaat dari segi PAD. Ini yang saya rasa perlu mendatangi Kementerian ESDM untuk membicarakan hal-hal ini,” katanya.

Sementara itu Wamena ESDM, Yuliot Tanjung menjelaskan bila kedepan pengelolaan sektor pertambangan akan di lakukan oleh BUMD, sehingga diharapkan dapat membantu dalam PAD Papua, “Untuk potensi pertambangan bagaimana BUMD bisa ikut terlibat dalam kegiatan. Dalam regulasi yang baru justru ada prioritas untuk diberikan kepada BUMD. Ini akan dikonsolidasikan oleh pak Gubernur dan jajaran,” kata Wamen Yuliot.

Dalam pertemuan tersebut, Wamena ESDM menyatakan untuk kegiatan pertambangan secara keseluruhan, akan dilakukan percepatan penetapan wilayah usaha pertambanhan Provinsi Papua. Hal itu dikarenakan adanya pemekaran di Papua.

“Provinsi induk (Papua) kan masih ada potensi-potensi itu yang akan dikonsolidasikan. Kemudian dari konsolidasi tersebut akan segera dilakukan penetapan dokumen percepatan usaha tambangnya,” ujarnya.

“Jadi dengan adanya upaya percepatan-percepatan ini, maka seluruh kegiatan ekonomi masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan berkembang, serta peranan pemerintah dapat terlihat,” sambungnya.

Sedangkan untuk ketersediaan energi, Wamen ESDM memastikan pasokan energi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG tetap akan tersedia.

“Intinya pemerintah hadir dengan kebijakan-kebijakan yang terlihat nyata, seperti kebijakan BBM satu harga, ketersediaan listrik, dan pemberian biaya bantuan pemasangan baru listrik. Dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat,” tegasnya. (Redaksi Topik)