Komisi C DPRD Lanny Jaya Menolak Vaksin Covid-19
- account_circle topik papua
- calendar_month Rab, 13 Jan 2021
- visibility 1.023
- comment 0 komentar
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Danius Wenda,MH / AW
Jayapura, Topikpapua.com, – Jelang pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Papua, sejumlah elemen masyarakat mengaku belum percaya dengan Vaksin covid-19 Sinovak. Tak sedikit juga yang menolak untuk di vaksin.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Danius Wenda,MH kepada Redaksi Topik menyampaikan bila masyarakat di Papua, khususnya di Lanny jaya tidak membutukan Vaksin Covid -19.
Baca Juga : Suntik Diri Sendiri, dr.Aaron jadi Orang Pertama di Papua yang Terima Vaksin Sinovak
“Masyarakat Papua, Khususnya di Kabupaten Lanny Jaya imunnya sangat baik, tidak perlu divaksin covid-19” sebut Danius melalui Pesan WhatsApp yang di terima Redaksi Topik, Rabu (13/01/21).
Menurut Ketua Partai Garuda kabupaten Lanny Jaya itu, Komisi C DPRD Lanny Jaya yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan dengan tegas menolak vaksin covid-19 di lanny Jaya.
“Kami Komisi C Kabupaten Lanny Jaya dengan tegas menolak masyarakat divaksin” Tukas Darius.
Baca Juga : HMPJ Tolak Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Jayawijaya
Sebelumnya penolakan terhadap Vaksin covid-19 Sinovak juga di sampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) kota study Jayapura.
Menurut Ketua HMPJ, Alber Kalolik hingga kini angka kesembuhan covid-19 di Papua, khususnya di kabupaten Jayawijaya sudah meningkat dan angka kematian tidak bertambah, sehingga menurutnya vaksinisasi tidak perlu lagi di lakukan.
“Untuk Jayawijaya kami menolak pengunaan Vaksin kepada masayarakat tanpa terkecuali, masyarakat sidah beraktifitas seperti biasa, jangan bikin susah masyarat lagi degan aturan-aturan pengunaan vaksin” kata alber lewat rilis yang di terima Redaksi Topik, Jumat (08/01/21).
Hal senada juga di sampaikan oleh Wakao Hubi, sebagai Masayarakat Jayawijaya dirinya meminta agar pemerintah tidak memaksakan masyarakat untuk mengunakan vaksin, “ segera kembalikan ke jakarta, kami punya hak untuk menerima dan menolak, pemerintah tidak bisa menipu-nipu kami” Tukas Wakao. (AW/RT)
- Penulis: topik papua
