Datangi DPRP, Puluhan Guru P3K Curhat Soal Gaji Belum Terbayar dan Tidak Sesuai SK

Jayapura, Topikpapua.com, – Puluhan guru PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) atau P3K Provinsi Papua mengadukan nasib mereka kepada Komisi V DPR Papua, Senin (12/12/2022).

Fellisia Roswita selaku Koordinator Guru P3K mengungkapkan alasan mengadu ke DPRP ini lantaran ketidakjelasan hak mereka (gaji) yang belum juga dibayarkan Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Diketahui gaji pokok guru P3K SMA/SMK di Papua sebesar Rp 2.966.500 dengan total guru sekitar 900 orang.

Kemudian pada SK tertulis bahwa terhitung mulai tanggal (TM) 1 Februari 2022, guru P3K melaksanakan tugasnya dengan kontrak 5 tahun kerja hingga 2027.

Dengan demikian gaji yang harus diterima adalah selama 11 bulan. Namun pihak Dinas Pendidikan menginformasi bahwa guru P3K SMA/SMK ini hanya berhak mendapatkan 2 bulan gaji yaitu November dan Desember 2022.

Dalam SK juga tertulis para guru menerima tunjangan keluarga, namun para guru ini hanya menuntut pembayaran gaji pokok jika tunjangan tersebut tidak diakomodir.

“Berarti kontrak kerja kami hanya 4 tahun 2 bulan, bukan 5 tahun. Makanya ini yang menjadi alasan kami untuk menyuarakannya kepada DPRP sehingga aspirasi kami bisa dilanjutkan ke Pemrov dan ditindaklanjuti,” kata Feli seusai pertemuan dengan Komisi V DPR Papua.

Feli yang keseharianya berprofesi sebagai Guru BK di SMA Negeri 4 Jayapura ini membeberkan, pihaknya sudah pernah menanyakan perihal pembayaran gaji guru P3K kepada Diinas Pendidikan Papua, namun dinas terkait mengarahkan ke BPKAD Papua.

“Kamj kejar lagi ke BPKAD, tapi pihak bendahara gaji bilang sedang dalam proses dan bahkan menyarakan kalau kami tidak puas bisa hubungi Kepala Dinas Pendidikan. Ini kan lucu, kami seperti bola yang digilir ke sana ke mari. Padahal kami hanya ingin tahu kepastian soal pembayaran hak kami kenapa hanya dua bulan, apa alasanya? tanyanya selidik.

Ia mengaku para guru P3K yang berangkat dari tenaga honorer ini tak lelah mengabdi melaksanakan tugasnya sebagai guru selama ini. Bahkan, sambung Feli, dalam kondisi krisis keuangan seperti ini, para guru P3K tetap semangat mengajar.

“Kalau di kota mungkin ada guru P3K yang dikasih honor atau uang transport dari sekolah, tapi yang di pedalaman dan kabupaten ini yang tidak ada sama sekali. Mereka sangat bergantung dengan gaji, mana mau pinjam dulu di bendahara sekolah tidak bisa,” bebernya.

“Bahkan ada teman guru kami yang sakit dan sampai meninggal karena dia berharap gaji dibayar untuk bisa berobat, tapi kenyataan tidak kunjung dibayar, akhirnya dia sampai meninggal. Kemudian ada juga yang belum bayar kos berbulan-bulan dengan harapan gaji dibayar untuk bayar tunggakan,”imbuh Feli.

Feli mewakili ratusan guru P3K di Papua yang belum terbayarkan haknya pun berharap sebelum akhir Desember 2022 ini, Pemrov Papua sudah menuntaskan gaji mereka sebagaimana hak-hak yang tertulis dalam SK yang diterima pada September 2022.

“Jadi sekali lagi kami datang ke DPR untuk menyuarakan hak semua guru P3K. Kami berharap sebelum tanggal 19 Desember yang sudah masuk libur ini agar gaji kami dibayarkan. Makanya kami akan kejar terus sebelum tutup anggaran, karena dikuatirkan tahun depan SMA/SMK sudah dikembalikan ke kabupaten/kita takutnya malah hak kami makin tidak jelas karena pemerintah kota dan kabupaten tidak mau bayar,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi V DPR Papua Kamasan Jackobus Komboy mengaku Komisi V yang membidangi pendidikan, kesehatan dan olahraga ini siap memfasilitasi pertemuan perwakilan guru P3K dengan Pemrov Papua, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DP2AD), Kepala BKAD dan Kepala BKD untuk membahas nasib hak para guru P3K yang terkatung-katung ini.

“Jadi mereka datang untuk menyampaikan aspirasi tentunya ini terkait dengan hak-hak mereka mereka sudah terima SK walaupun terimanya itu September 2022, tapi di situ tertulis bahwa berlaku sejak Februari 2022. Kami akan segera mengundang pihak-pihak terkait seperti yang sudah saya sebutkan, bahkan kami sangat berharap Pak Sekda juga bisa hadir dalam hal pertemuan besok sehingga ada jawaban pasti kepada mereka,” kata Jack.

Jack menegaskan para guru sudah mengabdi selama ini melaksanakan tugas-tugasnya. Kendati ada yang menerima sedikit dari sekolah dan ada juga yang sama sekali tidak menerima, namun nasib mereka tetap harus diperhatikan.

“Saya berharap ada perhatian dari Pemerintah provinsi untuk memberikan sebuah kepastian kepada mereka. Kalau ada uangnya ya segera dibayar, karena kita tahu ini sudah mau hari raya Natal, pasti ada guru yang merayakakannya. Jadi melalui lembaga atas nama pimpinan DPR Papua kami akan mengundang pihak-pihak terkait yang bisa memberikan jawaban pasti kepada mereka,” tandasnya.

Jack juga merasa prihatin mendengar informasi kematian seorang guru P3K karena sakit dan tidak memiliki biaya pengobatan. Kejadian itu, mantan pemain Persipura ini berharap kejadian itu menjadi atensi khusus pemerintah daerah.

“Harus jadi perhatian serius. Jangan mereka dilempar ke sana ke sini, tidak ada sebuah jawaban yang pasti. Sekali lagi harus diingat pengorbanan mereka dalam mengabdi sebagai guru, mereka sudah diangkat oleh Pemprov Papua menjadi pegawai P3K. Jangan ada lagi guru yang sakit terus sampai meninggal karena menunggu hak gaji mereka,” tuturnya.

Selanjutnya kembali diharapkan Jack, Semoga besok ada sebuah kepastian, jika bisa dibayar harus dibayar segera mungkin.

“Soal itu uang ada di mana, di kabupaten kota atau provinsi, ya harus ada jawaban pasti karena mereka datang kemari hanya menuntut satu sebuah kepastian. Jangan memberikan harapan yang tidak pasti, karena mereka juga punya punya tugas untuk melaksanakan mengajar kepada murid-muridnya di sekolah,” pungkas Jack. (Alleyaa)