Jayapura, Topikpapua.com, – Penjabat Bupati Sarmi, Markus O. Masnembra mengatakan, Bimtek Siskeudes Anggaran Tahun 2022 perlu dilakukan, mengingat setiap desa memiliki anggaran yang cukup besar bagi pembangunan di daerahnya.
Dari anggaran tersebut, lanjut Markus, ada kewajiban dari sisi pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seluruh aparat kampung. Sebab itu pihaknya melakukan Bimtek terkait sistem keuangan desa.
“Kami berterima kasih dan mengapresiasi kepada BPKP, Pemprov Papua dan semua yang menjadi pemateri dan BPMK Sarmi yang melaksanakan kegiatan ini. Saya berharap para kepala kampung yang mengikuti pelatihan ini bukan hanya kegiatan formalitas tapi sebagai wujud dan tanggungjawab yang telah diberikan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya saat membuka Bimtek Siskeudes Tahun 2022, yang digelar Dinas Pemberdayaan Kampung di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (23/6/2022).
Markus mengungkapkan, dalam pengelolaan kampung banyak tantangan yang dihadapi. Paling utama terkait persoalan SDM dan sarana prasarana, karena sistem aplikasi Siskeudes tidak terlepas dari jaringan komunikasi.
Namun dirinya berharap jaringan komunikasi bukan sebagai penghambat, tapi sebagai penyemangat untuk terus bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dana kampung atau dana desa.
“Kami berharap dengan pelatihan dua hari ini paling tidak ada sesuatu yang didapat dan nanti kembali dapat menerapkan Siskeudes ini dengan baik. Kita berharap meski diwaktu lalu ada evaluasi yang dilakukan tentu ini tanggungjawab kita semua,” terangnya.
“Kedepan Siskeudes ini akan lebih baik kedepan dibanding waktu lalu. Sehingga apa yang diamanatkan undang-undang ataupun regulasi yang ada kita dapat lakukan dengan baik,”timpalnya.
Sementara itu Korwas Bidang APD BPKP Papua, Budiarto mengatakan, materi yang diberikan Bimtek Siskeudes terkait pelaporan penggunaan dana desa dengan aplikasi Siskeudes.
Dimana yang terbaru adalah versi Siskeudes 2.0.4 yang dibangun BPKP dan Kemendagri yang digunakan diseluruh kampung atau desa di Indonesia.
“Kita pengen mengawal penggunaan dana desa transparan dan akuntabel. Melalui bimtek inilah agar aparat kampung bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kampung, menyusun laporan dengan tepat waktu, mengevaluasi dan bisa membetengi para aparat kampung bisa bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat, Bamuskam dan terhindar dari kecurangan yang bisa mengakibatkan berurusan dengan penegakan hukum,”katanya.
Sementara itu Kepala BPMK Kabupaten Sarmi Eduard P. Dimomonmau, mengaku Kabupaten Sarmi baru saja melaksanakan pemilihan kepala kampung dan juga Bamuskam, sehingga Bimtek tersebut sangat penting untuk dilaksanakan.
Kegiatan Bimtek ini iikuti oleh perwakilan dari 90 Kepala Kampung dari 92 kampung yang ada di Kabupaten Sarmi.
“Yang saat ini hadir perwakilan dari 90 Kampung. Mereka ialah terutama operator yang melaporkan keuangan kampung dan didampingi Kepala Kampung,”bebernya.
Ia berharap dari pelatihan Sikeudes tersebut dan nantinya yang mengikuti pelatihan dapat kembali ke kampunh dan melakukan pembenahan perencanaan sampai pelaporan dan ada perbaikan sistem pelaporan kedepan.
“Memang tugas ini butuh proses dan kerja sama kita bersama. Kita berharap dengan pertemuan seperti ini akan memperbaiki penataan keungan desa, terutama pelaporan keuangan desa,”tutupnya. (Redaksi Topik)