Ini Tanggapan Gubernur Enembe Soal Rencana Kedatangan Ketua KPK dan Tim IDI ke Jayapura

Jayapura, Topikpapua.com – Rencana kedatangan ketua KPK, Firli Bahuri bersama tim dokter IDI ke Jayapura ditanggapi Gubernur Lukas Enembe. Kuasa hukum Gubernur Enembe, Stefanus Roy Rening mengungkapkan butuh keputusan keluarga untuk bisa menerima kunjungan Ketua KPK ke kediamannya di Jayapura.

“Tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur melalui via telepon. Beliau sampaikan nanti kami semua rapat bersama keluarga dan masyarakat adat, untuk menanggapi keinginan KPK bersama tim dokternya menyambangi kediaman Gubernur,” ungkap Roy Rening, Selasa (18/10/2022).

Roy Rening menceritakan Gubenur tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait rencana kedatangan Tim Dokter KPK dan Dokter Independen (IDI) didampingi Ketua KPK untuk melihat kondisi kesehatan Gubenur. Pasalnya keputusan itu harus diambil bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat adat.

“Di satu sisi, dikedeiaman Gubenur di Koya, Muara Tami, Kota Jayapura saat ini dijaga oleh ratusan masyarakat adat. Jadi keputusan harus diambil bersama. Beliau sampaikan setelah kami bersama tim dokter pulang dari KPK, akan melakukan pertemuan dan membahasnya,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tim bersama Gubernur lanjut Roy Rening, akan dibahas juga mengenai pertemuan tim dokter yang didampingi kuasa hukum. Apalagi pertemuan itu dikatakannya berlanjut dengan pertemuan tim dokter independen dari IDI pusat.

“Kuasa hukum bersama tim dokter Gubernur sudah menjadwalkan minggu depan ke kediaman. Kalau sudah ada keputusan akan kami laporkan ke KPK. Kalau Gubenur bersedia tentu jadwal mereka datang ke Jayapura akan kami agendakan,” katanya.

Sementara itu Anggota Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menambahkan adanya rencana KPK dengan mengutus dokter independen KPK mendatangi Gubenur merupakan langkah yang baik. Sebab menurutnya proses kesehatan kliennya harus di utamakan ketimbang proses hukum yang di jalani nya.

“Jadi kalau mereka memeriksa kesehatan Gubenur itu fair namanya. Artinya mereka bisa menganalisa hasil tes medis yang diserahkan tim dokter Gubernur dengan tim dokter independen yang di utus KPK. Artinya KPK bisa menyimpulkan kondisi kesehatan Gubernur secara detail. Jadi ini harus kita sikapi dengan baik,” katanya, Selasa (18/10/2022).

Menurut Petrus, mengutamakan kesehatan kliennya adalah hal yang diutamakan. Sebab ia beranggapan UU juga mengatur tentang HAM bagi seseorang yang berproses hukum.

“Memang harusnya kesehatan Gubernur yang diutamakan. Bukan proses hukum. Kita harus lihat dari sisi kemanusiaannya,” jelasnya.

Semenatara itu Ketua Tim Dokter Lukas Enembe, dr Anthon Mote menjelaskan kedatangannya ke KPK untuk memenuhi permintaan mereka, agar menyerahkan hasil rekam media Gubernur yang dilakukan tim dokter.

“Kedatangan kami ke KPK hanya menyerahkan hasil pemeriksaan tim dokter Gubernur. Tak ada pembahasan atau tanggapan spesifik dari KPK,” tegasnya.

Ia juga enggan berkomentar mengenai rencana kedatangan tim dokter utusan KPK dan dokter independen IDI pusat didampingi Ketua KPK ke kediaman Gubernur.

“Biar kuasa hukum saja yang menanggapinya. Saya hanya berbicara tentang kondisi kesehatan Gubenur. Itupun sudah kami serahkan kepada KPK,” tutupnya. (Redaksi Topik)