132 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Papua Barat, Sorong Kota Teratas
- account_circle topik papua
- calendar_month Kam, 21 Jul 2022
- visibility 212
- comment 0 komentar
Direskrimum Polda Papua Barat Kombes Polisi Novia Jaya/all
Manokwari, Topikpapua.com, – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat mengungkap kasus berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang masih menonjol dan tinggi di wilayah hukumnya.
Tercatat sebanyak 132 kasus sejak awal tahun 2022 hingga akhir Mei. Kasus tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga pelecehan seksual.
Direskrimum Polda Papua Barat, Kombes Polisi Novia Jaya membenarkan, kasus PPA terbilang tinggi dibandingkan kasus konvensional lainnya seperti curat, curas dan curanmor.
Novia menambahkan, untuk kasus PPA ini wilayah Sorong Kota tertinggi dengan angka 34 kasus, disusul Kabupaten Kaimana 17 kasus, Kabupaten Fakfak 16 kasus dan Kabupaten Manokwari 13 kasus. Sedangkan yang dilaporkan langsung di Ditkrimum Polda Papua Barat sebanyak 12 kasus.
“Jadi presentase kasus paling tertinggi itu di Sorong Kota, baru Manokwari, sisanya tersebar di daerah lain,” kata Novia di ruang kerjanya, Kamis (21/7/2022).
Menurut dia, karakter daerah terkadang menjadi penyebab tingginya suatu perkara. Apalagi penyelesaian adat dan pembayaran denda terhadap kasus kekerasan seksual itu tidak memberikan efek jera dan menjamin tindakan serupa tidak terjadi kembali.
“Seperti salah satu kasus yang kita tangani yaitu pencabulan oleh kakek terhadap cucunya sendiri selama lima tahun. Sejak awal mereka ingin menempuh penyelesaian secara adat dan meminta penghentian perkara, tapi kita tidak kabulkan,” ujar Novia.
“Sekarang kasusnya sudah kita limpahkan. Karena, kita tidak bisa kedepankan bayar adat dan denda kemudian kasus selesai. Intinya hukum positif juga harus kita tegakan mengingat pelaku adalah orang terdekat korban,” timpalnya.
Novia pun mengaku polisi tidak bisa bekerja sendiri untuk menurunkan angka kasus tersebut. Pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah, tokoh masyarakat, adat dan agama.
“Jadi, para tokoh juga harus ikut berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan kami juga akan tetap melakukan sosialisasi dan edukasi” tandasnya. (Alleya)
- Penulis: topik papua
