KPU : Parpol Pengusung Tak Bisa Cabut Dukungan
- account_circle topik papua
- calendar_month Ming, 20 Sep 2020
- visibility 537
- comment 0 komentar
Anggota KPU Papua, Melkianus Kambu
Jayapura, Topikpapua.com, – Pertimbangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap dukungan kepada Bakal Calon Bupati Yahukimo, Erdi Dabi sepertinya bertentangan dengan PKPU.
KPU menegaskan partai politik pengusung bakal calon, tidak dapat mencabut dukungannya terhadap bakal calon yang telah di daftarkan dalam Pilkada.
“Parpol tidak bisa menarik dukungan ataupun mengusulkan pengganti,” kata Anggota KPU Papua, Melkianus Kambu, belum lama ini.
Ia menjelaskan, dalam KPU Nomor 3 Tahun 2017 di pasal 6 ayat 4 sangat jelas partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
“KPU bekerja sesuai perintah regulasi, dan itu sudah sangat jelas,” katanya.
Untuk mempertegas pasal tersebut, Kambu kembali menjelaskan, bahwa didalam pasal 6 dari ayat 4 – 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, bahwa jika Bakal Calon ataupun pasangan calon yang telah didaftarkan ke KPU, tidak dapat mengundurkan diri. Da ln l pendukung, juga tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
“Ini regulasinya sangat jelas sekali, ” kata Kambu.
Ia menambahkan, dalam di pasal 90 PKPU 9 Tahun 2020 tentang Pemihan Kepala Daerah tahun 2020. Pasal 1 menyebut sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila calon yang bersangkutan telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan hukuman yang diterima calon kepala daerah ini paling sedikit 5 tahun.
“Jadi sudah sangat jelas, KPU tidak dapat mencabut kepesertaan bakal calon Pilkada sebelum ada putusan tetap pengadilan, dan jikapun telah ada putusan itu maka paling sedikit 5 tahun dan dilakukan sebelum pungut hitung,”katanya. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
