12 Orang Pengurus Organisasi Republik Melanesia Diamankan Polisi

Jayapura, Topikpapua.com, –  Personil Polresta Jayapura membubarkan rencana aksi pengukuhan pengurus Organisasi Republik Melanesia di kawasan Jalan Asrama Haji, Kota Raja, Selasa Siang.

Kapolresta Jayapura kota, AKBP Gustav R Urbinas mengatakan Kuat dugaan ke 12 orang yang diamankan hendak melakukan pelantikan pengurus di strukstur organisai Republik Milanesia.

 “Kami amankan ketika mereke (diduga) hendak melakukan pengukuhan pengurus organisasi yang dianggap menentang kedaulatan Republik Indonesia,” kata Kapolresta kepada Pers, selasa (18/08/20).

Saat ini Lanjut Kapolresta, pihaknya masih melakukan pemeriksaan kepada 12 orang yang diamankan guna dimintai keterangan dan klarifikasi terkait kegiatan tersebut.

“Selain kami amankan 12 orang, kami juga mengamankan sepanduk dan alat pendukung kegiatan lainnya yang berbau sparatis. Untuk 12 orang yang kami amankan, saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Jayapura Kota,” tegasnya.

Ia pun belum mengatahui pasti tujuan dari organisasi itu, mengingat saat ini masih terus didalami. Namun nama dari organisasi tersebut diduga mereke ingin membuat negara didalam negara.

“Dari hasil pemeriksaan kami akan kaji ulang, apakah ada unsur Pidana atau tidak. Namun yang jelas kami masih melakukan pemeriksaan,” ungkap Gustav.

Dijelaskan Kapolresta, bahwa pihaknya tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum, karena hal itu dilindungi undang-undang. Namun dengan catatan apabila ingin melakukan aksi tersebut harus memenuhi dua unsur yang berlaku.

“silahkan saja mau menyampaikan pendapat dimuka umum, itu hak semua warga negara. Yang jelas harus ikuti aturan yang ada, pertama harus menjaga persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia, apabila konteksnya sudah mengarah kepada  tujuan menentang negara kami tidak ijinkan, “Jelas Kapolresta.

Lanjutnya, kedua bila aksi tersebut berpotensi mengganggu kedulatan negara serta potensi gangguan kamtibmas tak akan kami beri ijin.

“Apabila dua poin itu dipenuhi silahkan saja untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, bahkan akan kami kawal dan jaga agar tertib,”Jelas Kapolresta Gustav.

Kapolresta menambahkan, sejak bulan Maret atau mulai Pamdemik covid-19, pihak kepolisian Polresta Jayapura Kota tidak pernah mengeluarkan ijin keramaian terkait penyampaian pendapat dimuka umum.

“Kami sejak Maret tidak keluarkan ijin keramaian, kalua pun ada itu hanya untuk audensi demi kepentingan umum. Tapi dengan catatan kalua berpotensi terjadi kekacauan dan ada unsur ancaman maka kami tidak berikan ijin,” Pungkas Akbp Gustav. (Redaksi Topik)