Lambat Cairkan Dana Pilkada, Pemda Waropen Terancam Kena Sanksi
- account_circle topik papua
- calendar_month Sab, 11 Jul 2020
- visibility 536
- comment 0 komentar
Mendagri, Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal saat jumpa pers usai pertemuan bersama Forkompinda Papua/Tj
Jayapura, Topikpapua.com – Mendagri Tito Karnavian telah memerintahkan KPU Provinsi turun ke Waropen, untuk melakukan komunikasi terkait realisasi NPHD oleh Pemda setempat.
Hal ini menyusul lambatnya pencairan dana pilkada Kabupaten setempat, yang belum mencapai 50 persen dari nilai NPHD.
“Tadi kami telah disampaikan kepada KPU Provinsi, bahkan jika perlu KPU Provinsi mengambil alih,” kata Mendagri kepada wartawan, Jumat (10/07/20).
Mendagri mengatakan pihaknya juga tak segan memberikan sanksi jika pemerintah daerah, terkesan tidak menindak lanjuti program strategis nasional sebagaimaan UU Nomor.23 tahun 2014.
“ Pilkada ini program strategis, Mendagri atas nama Presiden tak segan-segan memberikan sanksi,” tegas Tito Karnavian,
Meski demikian, kata Mendagri berharap Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkompinda dapat mendorong pemerintah daerah terkait realisasi anggaran tersebut.
“Tadi kita sampaikan agar Provinsi juga turun, dan segera di mediasi, demikian juga Fokompinda ada Wagub, Kapolda dan Pangdam juga diharapkan dapat melakukan mediasi soal ini,” kata Mantan Kapolri ini.
Dan itupun, lanjut Mendagri, dirinya siap memerintahkan Dirjen Otonomi Daerah untuk melakukan komunikasi dengan Bupati Waropen. “ Kita berharap pemerintah dapat memperhatikan ini, agar dana itu segera dicairkan dan KPU bisa jalan,” kata Mendagri lagi.
Sementara Sekretaris KPU Papua, Ryllo Ashuri Panay mengatakan NPHD Kabupaten Waropen sebesar Rp30 Miliar, dengan pencairan awal senilai Rp6 miliar atau 20 persen.
“Realisasi awal yang dicairkan Rp6 milar, tapi tadi saya diinformasikan Pemda sudah menambah lagi Rp6 miliar, sehingga total akhir yang di carikan pemda sebesar Rp12 miliar,” kata Ryllo, Jumat malam.
Sebagaimana Permendagri Nomor 41 tahun 2020 di pasal 16 ayat 4 menyebutkan pencairan Belanja Hibah tahap satu paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD dan tahap kedua paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
