Ilustrasi dana Otsus Papua / ist

Jayapura, Topikpapua.com, –  Kepolisian Daerah Papua mengaku siap menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) yang menyebut ada 80 aliran dana ‘mencurigakan’ yang bersumber dari APBD dan Dana Otsus di Papua.

Kepada Redaksi Topik, Rabu siang, Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Ricko Taruna Mauruh mengatakan hingga kini pihaknya masih dalam proses melihat kasus per kasus atas laporan tersebut.

Baca Juga : Kunjungi Papua, Ketua MPR Pertanyakan Realisasi Dana OTSUS

“ Laporan PPATK terkait 80 aliran dana yang diduga merupakan tindak pidana korupsi, saat ini kami dari polda papua masih dalam proses melihat kasus perkasus dari lapora tersebut, “Ungkap Kombes Ricko.

Menurut Ricko dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, pihaknya tak bisa dengan mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Kita tidak bisa lagsung menetapkan tersangka adalam kasus korupsi ini seperti balik telapak tangan, namun harus ikuti secara mekanisme yang ada, “Ujarnya.

Baca Juga : Ini Daftar 16 DPO Kasus Korupsi di Papua, 2 Diantaranya Mantan Bupati

Walau demikian Kombes Ricko menegaskan bila pihaknya pasti akan menindaklanjuti laporan PPATK tersebut.

“Pasti kita tindak lanjuti laporan dari PPATK tersebut, hingga saat ini informasi tersebut sifatnya masih laporan PPATK jadi perlu proses yang panjang sampai kita bisa tentukan siapa yang salah. Perlu pendalaman, misalnya kasus tersebut tahun berapa, harus juga kita lihat dari lokusnya, tempusnya, dari perbuatan melawan hukumnya, dari kerugian negaranya, “Beber Kombes Ricko.

Dijelaskan Kombes Ricko, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, namun banyak lembaga lainnya yang harus juga dimintai keterangan.

Baca Juga : Polda Papua : Ada 5 Kasus Korupsi Dana Desa, Kerugian Capai Rp 4,2 Milyar

“ Polisi tidak bisa kerja sendiri, ini menyangkut keuangan negara, banyak yang harus kita klarifikasi dalam proses penyidikan, misalnya bagaimana kinerja dari apitipus itu sendiri, kan ada BPKP dan ada dari inspektorat daerah, kita polri tidak bisa langsung memfonis begitu saja, ada mekanisme penanganan kasus korupsi yang harus kita ikuti, “jelasnya.

Sebelumnya di beritakan, PPATK  melaporkan setidaknya 80 hasil analisis transaksi terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana otonomi khusus Papua .

Dilansir dari Kompas.com, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan, dalam laporan tersebut, PPATK menemukan setidaknya 53 orang yang berasal dari pejabat pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan rekanan pemerintah daerah yang terlibat dalam transaksi penjualan.

Ia mengatakan, transaksi yang menggunakan APBD dan dana otsus itu membahayakan negara hingga triliunan rupiah. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here