Kapolda Papua Ungkap Sumber Dana Gerakan KKB
- account_circle topik papua
- calendar_month Jum, 9 Apr 2021
- visibility 3.549
- comment 0 komentar
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Kepala Dinas Emergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J. Boray / ist
Jayapura, Topikpapua.com, – Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri menyebut selama ini beberapa dugaan sumber dana KKB, mulai dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa.
Namun Fakhiri memastikan sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan ilegal di beberapa kabupaten.
“Tempat pendulangan itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi,” Ungkap Kapolda di Jayapura, Kamis (08/03/21).
Baca Juga : Bupati Intan Jaya Sebut KKB Rampas Dana Desa untuk Beli Senjata
Jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana.
“Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat, ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti ada juga yang mereka ikut dulang,” Jelas Irjen Fakhiri.
Setidaknya ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri yang memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal.
Yang paling sering disebut adalah di Kabupaten Mimika, “Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. Kalau Timika sudah jelas, makanya kita geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi,” kata dia.
Tanpa menyebut detil jumlahnya, Kapolda Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.
Namun ia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif.
“Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi,” kata Fakhiri.
Baca Juga : Bupati Natalis : Saya dan PNS di Ancam KKB, Kapolda : Kami Butuh Fasilitas
Sementara Kepala Dinas Emergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J. Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.
Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan.
Bahkan ia memastikan aktifitas penambangan di empat kabupaten tersebut benar berlangsung dan statusnya adalah ilegal.
“Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh Menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau, itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa,” kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (09/04/21). (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
