Gubernur Fakhiri: Pengelolaan Saham PT Papua Divestasi Mandiri Akan Melibatkan Masyarakat Adat
- account_circle topik papua
- calendar_month Ming, 10 Mei 2026
- visibility 248
- comment 0 komentar
Timika, Topikpapua.com,– Gubernur Papua, Matius D Fakhiri menegaskan bahwa pengelolaan saham PT Papua Divestasi Mandiri akan melibatkan masyarakat adat Tsingwarop sebagai Pemilik Hak Sulung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat menggelar pertemuan di Honai Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop, area tambang PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Minggu (10/5/2026).
Kehadiran Gubernur Papua menjadi momentum penting bagi masyarakat adat pemilik hak sulung wilayah Nemangkawi yang selama ini memperjuangkan keterlibatan dalam pengelolaan saham dan pembangunan di kawasan tambang.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana adat dan ibadah bersama tersebut di hadiri masyarakat adat yang sengaja datang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendengar langsung komitmen pemerintah daerah terhadap perjuangan mereka.
Gubernur Papua mengaku tersentuh atas penerimaan masyarakat Tsingwarop dan menghormati perjuangan panjang masyarakat adat.
“Saya hormat untuk semua masyarakat yang hadir hari ini. Perjuangan masyarakat pemilik hak sulung ini bukan perjuangan pendek, tetapi perjuangan panjang yang penuh pengorbanan,” ujar Gubernur Fakhiri.
Ia mengungkapkan telah mengikuti perjuangan tokoh-tokoh masyarakat adat sejak masih menjabat Kapolda Papua hingga kini menjadi gubernur
“Saya melihat sendiri bagaimana perjuangan adik Johan dan Pak Benel ini berdarah-darah sampai tidak tahu mau bilang apa lagi,” katanya.
Gubernur Fakhiri menegaskan dukungannya terhadap keterlibatan masyarakat adat dalam struktur kepemilikan saham perusahaan divestasi Papua.
“Kami mendukung kehadiran masyarakat pemilik hak sulung sebagai bagian dari pemegang saham dalam Papua Divestasi Mandiri,” tegasnya.
Fakhiri juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan akses transportasi bagi masyarakat pegunungan di sekitar area tambang, “Saya punya kerinduan supaya masyarakat bisa naik turun dengan gampang, tidak terportal,” ujarnya.
Ia berharap keberadaan saham Freeport dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat adat, bukan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai berkelahi. Berkat ini harus dipakai untuk membangun kampung dan masa depan anak-anak Papua,” kata Fakhiri.
Pertemuan di Honai FPHS Tsingwarop ditutup dengan doa bersama serta penyerahan aspirasi masyarakat adat terkait pengelolaan saham Freeport hingga masa kontrak karya tahun 2061. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua
