Mendagri Tito Lantik DYF di Jakarta (kiri), Wagub Klemen Lantik DW di Jayapura (Kanan) / ist

Jayapura, Topikpapua.com, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Ini acara yang sangat penting, khususnya bagi Provinsi Papua, yaitu pelantikan Sekda Provinsi, Bapak Dance. Saya ucapkan selamat atas pelantikan ini,” kata Mendagri Tito lewat Rilis Pers Puspen Kemendagri yang di terima redaksi topik, Senin (01/03/21).

Mendagri Tito juga berpesan, agar Sekda yang dilantik menjaga hubungan dan komunikasi yang baik untuk menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Papua.

“Saya minta jaga stabilitas keamanan di Papua, bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada. Bangun komunikasi yang baik dengan Gubernur/Wakil Gubernur, DPRP, MRP, Forkopimda, TNI/Polri, Bupati/Walikota, dan tokoh masyarakat Papua,” ujarnya.

Mendagri Tito memahami peran Sekda yang strategis dalam membangun dan tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya, ia meminta Sekda mengambil peranan strategisnya dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

“Prinsip peran Sekda menjadi kunci, jadi betul-betul jaga stabilitas dan kemudian program-program pembangunan yang dijalankan. Sekda menjadi kunci dan jembatan yang penting untuk pusat dan daerah dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pandemi. Selain kesehatan dan bansos, juga membuat ekonomi tetap bangkit, sekaligus program strategis nasional lainnya,” pesan Mendagri Tito.

Baca Juga : Polemik Dualisme Sekda Papua, Ini Komentar Ketua DPRP

Sementara itu di hari dan waktu yang hampir bersamaan, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat Sekda Papua.

Pelantikan Doren berdasarkan Keputusan Gubernur Papua No. : SK.821.2-1053 tanggal 1 Maret,  yang mengangkat kembali dalam jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Papua.

Usai acara pelantikan kepada Pers, Wagub Klemen mengaku dirinya tidak mengetahui bahwa pada hari yang sama Senin siang waktu Jakarta, telah dilaksanakan pelantikan Sekertaris Daerah (Sekda) defenitif Dance Yulian Flassy di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian.

“Saya kurang tau. Intinya sesuai dengan perintah Pak Gubernur kemarin bahwa hari ini kita akan lantik Penjabat Sekda dan SK nya sudah ada, karena tidak boleh ada kekosongan pemerintahan seharipun tidak boleh,”kata Wagub Tinal.

Lanjutnya apa yang terjadi di Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua belum mengetahui dan belum diikuti. Akan tetapi apa yang sudah terjadi di Jayapura, ibukota Provinsi Papua adalah sah dan secara de facto rakyat melihat. Bahwa pemerintahan tidak kosong. “Judulnya pemerintahan tidak boleh kosong,”Ungkap Wagub.

Menurut Wagub Tinal di Pemprov Papua ini ada UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang bersifat Lex Specialis atau kewenangan daerah.

“Jadi kami menghimbau semua orang menghormati itu. Seluruh Republik Indonesia, Papua, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh serta Papua Barat itu lex specialis. Jadi semua undang – undang harus kalah sama UU No.21. Kecuali menyangkut luar negeri, keamanan, fiscal kemudian kehakiman dan yang terakhir adalah agama,”bebernya.

Menurut Klemen, untuk konteks Papua UU No. 21 tahun 2001 adalah yang tertinggi dimana hak-nya ada di provinsi dan ini sudah dilakukan, “Jadi kehidupan itu bebas nilai dan silahkan orang menilai mana yang benar dan mana yang tidak,”tukasnya. (Redaksi Topik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here