Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Mathius D. Fakhiri / ist

Jayapura, Topikpapua.com, –  Tahapan pemungutan suara pada Pilkada serentak di Papua telah usai, saat ini semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi Pilkada fokus pada tahapan perhitungan suara.

Namun demikian, masih banyak masalah yang belum usai pada tahapan pemungutan suara, mulai dari penundaan pencoblosan di beberapa daerah hingga kasus pencoblosan surat suara oleh petuhas KPPS.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Mathius D. Fakhiri saat ditemui awak media diruang kerjanya, Jumat siang membeberkan beberapa masalah yang saat ini masih menjadi perhatian penyelenggara Pilkada di Papua.

“Kini memasuki hari kedua tahapan penghitungan suara, belum didapati suatu kejadian yang signifikan terkait proses pemungutan suara, “Kata Wakapolda.

Menurut Brigjen Mathius, ada beberapa kasus menonjol, diantaranya Untuk Kabupaten Mamberamo Raya, terdapat indikasi perihal Pasangan Calon No urut 01 dan 02 yang menginginkan dilakukannya penggabungan suara.

“Indikasi ini langsung kami komunikasikan dengan KPU dan Bawaslu, dan kami sepakati harus dilaksanakan sesuai aturan, yaitu Pencoblosan, “Ungkap Wakapolda.

Terkait beredarnya video tiga oknum yang diduga adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Asmat yang melakukan pencoblosan surat suara, menurut Wakapolda saat ini pihaknya telah menyidik kasus tersebut dan siap menindak tegas bila terbukti.

“Jika hal tersebut keluar dari peraturan KPU, tentunya siapapun dia akan berhadapan dengan proses hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk ketegasan kami dan penyelenggara, dalam hal ini KPU yang selama ini coba kita bangun, “Tukas Wakapolda.

Sementara itu, terkait proses penundaan pemungutan suara di distrik Yapilapsili di Kabupaten Yalimo dan 6 distrik di Kabupaten Yahukimo, Wakapolda menagaku bila semua proses pemungutan telah selesai dilaksanakan.

“ yang tertunda kemaren, semua sudah pemungutan, Kami berharap pada tahapan penghitungan suara nantinya tidak terjadi hal-hal yang dapat menggangu stabilitas Kamtibmas pada penyelenggaraan Pilkada, “Jelasnya.

Wakapolda juga membeberkan bila di kabupaten Nabire masih masih terdapat 4 TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan. Selain Nabire di Waropen juga ada satu distrik yang tertunda proses pemungutan suaranya.

“ Untuk Nabire 4 TPS nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020, kalau di Kabupaten Waropen ada satu distrik, Kasus nya sama, yaitu ada mobilisasi massa, “Ujarnya.

Wakapolda juga menjelaskan perkembangan kasus di Kabupaten Boven Digoel. Menurut Brigjen Fakiri untuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel akan dijadwalkan pada tanggal 21 Desember 2020.

“Dalam waktu dekat komisioner KPU akan melakukan rapat pleno Pilkada susulan, mengingat surat suara Pilkada Kabupaen Boven Digoel telah di cetak dan akan didistribusikan, “Ungkap Wakapolda.

Wakapolda juga mengaku walau hingga kini masih banyak masalah yang terjadi pada pilkada di Papua, namun pihaknya berharap semua pihak, baik peserta maupun simpatisan dan massa pendukung agar bisa menahan diri dan menyerahkan semua proses berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang ada.

“Kami berharap kepada semua pihak, apapun hasilnya untuk mari menerima, karena itu merupakan buah dari masa kampanye yang akan dituai pada proses perhitungan nanti. Mari kita tunjukan bahwa berpolitik di Papua itu menggunakan hati Nurani, sehingga Papua bisa melahirkan para pemimpin yang baik serta berintegritas yang lahir dari proses Demokratis yang bersih, “Pungkas Brigjen Fakhiri. (Redaksi Topik)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here