Pemerintah Pusat Siap Bedah 21.000 Rumah di Tanah Papua, Gubernur Fakhiri: Ini Bukti Negara Hadir!

Jakarta, Topikpapua com, – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Papua. Program tersebut digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Mendagri mengatakan, permasalahan perumahan di Papua masih tinggi. Hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni.

“Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 rumah di wilayah Papua,” ujar Mendagri usai menghadiri Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Rabu, (15/04 2026).

Mendagri menyebut, sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang masif seperti itu. Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.

Menurut Tito, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.

“Kalau kita secara mudah-mudah saja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujar mantan Kapolda Papua tersebut.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan program perumahan bagi masyarakat Papua. Program tersebut diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.

“Kemudian juga ada tiga kawasan kumuh yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura. Kemudian, di Papua Selatan dan juga di Sorong, jadi programnya masif,” ucap Maruarar.

Sementara Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dukungan dalam persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di wilayah Papua.

Kata Gubernur Fakhiri, program yang dimaksud mencakup peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah, serta inisiatif khusus pembangunan sekitar 2.200 unit rumah di Papua.

“Langkah ini merupakan bukti nyata perhatian dan keseriusan pemerintah pusat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua,” ucap Gubernur Fakhiri.

Gubernur Fakhiri menyebutkan program tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pembangunan kawasan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan di Papua. (Redaksi Topik)