Bertemu Kemenko Infra, Gubernur Fakhiri: Papua Sudah Bosan dengan Janji-janji, Kita Butuh Eksekusi!

Jakarta, Topikpapua.com, – Gubernur Provinsi Papua, Mathius Fakhiri bersama 5 Gubernur DOB di tanah Papua menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kemenko Infra, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Menko AHY menjelaskan pemerintah saat ini tengah membahas sejumlah agenda strategi guna percepatan pembangunan di Tanah Papua, mulai dari pembukaan kawasan ekonomi baru hingga integrasi konektivitas udara dan laut di Papua.

“Tadi kami membahas bagaimana membuka kawasan strategis, kawasan ekonomi baru. Kemudian kita membahas bagaimana menyelesaikan Trans-Papua sebagai backbone konektivitas di darat sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujar Menko AHY di Kantor Kemenko Infra, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025)

Selain itu, Menko AHY juga menyoroti tingginya biaya logistik di Papua yang berdampak pada harga bahan bangunan dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saat ini harga satu sak semen masih ada sekitar satu juta bahkan satu setengah juta untuk di wilayah Papua Pegunungan. Ini tentunya menjadi berat sekali bagi masyarakat kita untuk memiliki kehidupan yang layak,” jelasnya.

Pemerintah, sambung Menko AHY, juga akan mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan dan kawasan transmigrasi yang telah direvitalisasi di wilayah Papua.

Langkah ini, menurutnya, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga martabat masyarakat Papua.

“Papua adalah tanah yang mulia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai sumber daya alam. Yang harus kami lakukan sekarang adalah bukan mengeksploitasinya, tetapi bagaimana sumber daya alam itu bisa memakmurkan semua warga Papua seiring dengan semangat kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” tegas Menko AHY.

Menko AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Papua. Ia menyebut, kesejahteraan dan keadilan menjadi fondasi bagi terjaganya stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut.

“Kalau kesejahteraan bisa diwujudkan, keadilan juga terus menjadi prinsip, maka keamanan, stabilitas politik itu akan terjaga dengan sendirinya. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia,” tutup Menko AHY

Sementara itu Gubernur Papua, Mathius Fakhiri mengatakan percepatan pembangunan di Papua itu tergantung keseriusan kita bersama. Membangun Papua itu berarti membangun konektifitas transportasi, baik darat, laut maupun udara.

“Jalan trans Jayapura Wamena itu harus tembus, dan tembusnya ini bukan hanya asal tembus, tapi harus jalan yang mulus dan bagus, aspalnya harus bagus, kalau sudah tembus maka komoditi pertanian yang ada di Keerom, Kabupaten Jayapura bisa tiba di Wamena hanya satu hari saja, begitupula sebaliknya,” ujar Gubernur Fakhiri.

“Berikutnya dari Wamena ke Puncak lanjut ke Puncak jaya menuju Intan Jaya dan ke kabupaten lainnya di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kalau ini sudah terbangun maka secara otomatis akan ada pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalan tersebut,” tambahnya.

Selain jalur darat, Gubernur Fakhiri juga menyampaikan bahwa Papua membutuhkan armada laut yang lebih baik guna mempercepat jalur transportasi antar kabupaten yang ada di pesisir Utara Papua.

“Tetapi saya yakin dan percaya kalau Jakarta masih merasa bahwa Papua ini adalah Indonesia maka ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kita kalau mau bangun 6 Provinsi di Papua hanya dengan omon-omon saja pasti masyarakat Papua tidak lagi mempercayai negara, mohon maaf saya sampaikan ini karena inilah yang menjadi kenyataan di Papua, saya pernah jadi Kapolda di Papua dan hal itulah yang sering disampaikan kepada saya,” jelas Fakhiri.

“Papua sudah bosan dengan janji-janji, kita butuh eksekusi, kita sudah terlambat dari daerah lain dan saatnya kita berlari untuk mengejar keterlambatan tersebut,” pungkas Gubernur Fakhiri.

Pertemuan 6 Gubernur di Tanah Papua ini sendiri merupakan inisiatif dari Lembaga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang baru dibentuk Presiden Prabowo.

Komite ini bertugas untuk membantu kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden, dimana tugas utamanya adalah mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Papua, serta mengoordinasikan program-program pembangunan di berbagai sektor. Komite ini dipimpin oleh Ketua Velix Vernando Wanggai dan beranggotakan sepuluh orang dengan latar belakang beragam (Redaksi Topik)