Ribka Haluk Marah, Serapan APDD Pemprov Papua Tengah Rendah, Ini Daftarnya

Nabire, Topikpapua.com, – Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk meluapkan kemarahannya dihadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel pagi di depan Kantor Provinsi Papua Tengah, Senin (14/8/2023). Hal itu lantaran serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Tengah tahun 2023 masih rendah.

Ribka menilai percuma PJ Gubenur dan Sekda bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja keras untuk menambah anggaran, akan tetapi tidak mampu diserap dengan baik.

“Kenapa serapan anggaran ini masih rendah, itu pastinya tergambar dari kinerja. Sampai sejauh ini saya rasa percuma gubernur dan sekda bicara berbusa-busa tapi tidak ada perubahan, maka dari itu saya tidak hanya akan berkantor di 8 kabupaten, melainkan akan berkantor di setiap OPD dengan membawa tenaga ahli, guna mencari solusi sehingga kendala serapan anggaran bisa kita atasi,” ujarnya.

Ia pun membeberkan 5 OPD yang serapan anggarannya masih rendah sampai bulan delapan ini, yakni di Dinas PUPR senilai 0,98 persen, Dinas Tenaga Kerja 2,30 persen, Dinas Perhubungan 4,25 persen, Dinas Koperasi 4,45 persen dan MRP 5,20 persen.

“Dinas PUPR menjadi pemilik kontribusi terbesar yang menghambat penyerapan anggaran ini. Sehingga kalau kedepan ini tidak ada progres saya akan ganti semua, ini persentasenya masih 0,98 persen, saya tidak main-main, mulai hari ini saya akan cek langsung ke dinas PUPR,”sebutnya.

Ribka Haluk menambahkan tidak baik bila yang sudah bekerja dengan baik tidak diberikan apresiasi yakni, Dinas Penenanam Modal dan Investasi senilai 50,54 persen, Kesbangpol 40,51 persen, Inspektorat 37,82 persen, Dinas BPBD 34,16 persen dan Bappeda 32,19 persen.

“Sedangkan OPD yang saya tak sebut mereka masih mendapat penilaian rata-rata. Maka dari itu saya harapkan triwulan 3 mendatang untuk semua bekerja keras dan menjadi tim yang solid untuk bekera dan saya pastikan akan ada reward dan punishment,” tuturnya.

Tak hanya soal serapan APBD yang rendah, Ribka juga marah ketika mendengar daftar ASN yang mengikuti apel pagi tidak sampai 300 orang, padahal jumlah pegawai ASN dilingkungan Provinsi Papua Tengah saat ini sudah mencapai kurang lebih 900 orang.

“Kepada Kepala BKD dan Inspektorat saya minta melakukan pemeriksaan terhadap kehadiran pegawai di dinas masing-masing. Kalau mereka yang tidak pernah masuk kantor pustuskan saja statusnya dengan mengembalikannya ke kabupaten asalnya bekerja. Saya tidak ingin kinerja pemerintahan ini menurun, hanya karena para ASN tidak disiplin dalam bekerja,” tegasnya.

Ribka mengungkapkan seharusnya para ASN yang tidak memberikan kontribusi malu kepada masyarakat, sebab menurutnya hak yang diterima ASN itu bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

“Ketika kita memilih menjadi ASN, maka tugas kita adalah melayani masyarakat. Jadi kita tidak boleh ada yang makan gaji buta. Kalian semua bekerja bukan untuk saya selaku PJ Gubernur, tetapi kalian bekerja untuk kurang lebih 1,3 juta masyarakat di Papua Tengah. Saya tegaskan kembali, hak atau gaji kita termasuk tambahan penghasil pegawai (TPP) itu bersumber dari pajak rakyat,” tuturnya.

“Ada atau tidak ada piminan di kantor, seluruh staf dan bawahannya harus bekerja. Nanti saya akan minta laporannya, lalu mengecek kenapa kehadiran kita menurun dan kemudian saya akan mengambil keputusan, siapa yang akan mendapat reward (penghargaan) dan punishment (sanksi),” tandasnya.

Menurut Ribka, kemarahannya kepada jajarannya dengan menyampaikan, kemarahannya bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan agar semua dinas bisa berbena dan mengevaluasi kinerjanya masing-masing.

“Kemarahan di apel ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk kita lakukan evaluasi. Kita ini ASN, yang memiliki satu jiwa korps. Namun setelah ini mari kita rubah prilaku dan sikap kita. Karena saya tidak ingin ada yang bekerja masin-main di Pemprov Papua Tengah ini,” katanya.

“Apa yang kita lakukan kemudian hari akan kita petik dengan buah yang manis, saat ini saya diberikan negara untuk memimpin DOB Papua Tengah, bukan instans terjadi, saya ini bekerja dari nol, mulai dari cleaning servis jadi saya tidak bisa di bohongi. Bagi yang main-main, tunggu saja, saya pastikan akan mendapatkan sanksi,” imbuhnya. (Redaksi Topik)