Kementerian PKP Genjot Realisasi Bedah Rumah dan Penataan Kawasan Kumuh di Papua Sebelum Akhir Tahun

Jayapura, Topikpapua.com, — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat realisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) serta penanganan kawasan kumuh di Provinsi Papua. Seluruh rangkaian pekerjaan ditargetkan tuntas sepenuhnya pada 31 Desember 2026.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Anggoro Putro, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, di Jayapura, Senin (28/9/2026).

Anggoro memaparkan, jumlah target bedah rumah BSPS di Papua pada tahun ini mengalami lonjakan signifikan menjadi 5.133 unit, meningkat drastis dari tahun 2025 yang hanya 851 unit. Kendati demikian, hingga saat ini realisasi fisik masih berada di kisaran 1.105 unit.

“Kami masih menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas dan penyediaan material, utamanya di daerah-daerah pedalaman. Untuk mencapai lokasi, dibutuhkan biaya yang cukup besar,” ujar Anggoro.

Guna mengatasi kendala tersebut, Kementerian PKP menggandeng berbagai pihak melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, lembaga terkait, serta dukungan Bank Papua dalam memfasilitasi rekening bagi penerima manfaat baru.

Pihaknya juga merekrut tenaga pendamping masyarakat atau fasilitator secara simultan dalam jumlah besar, termasuk melibatkan lulusan perguruan tinggi, guna mempercepat pendampingan di lapangan.

Selain program bedah rumah, Kementerian PKP turut memacu penanganan kawasan kumuh di Dok 9 Tanjung Ria, Kota Jayapura. Anggoro menyebutkan, progres fisik penataan kawasan kumuh saat ini masih di bawah 5 persen karena kontrak kerja baru berjalan sekitar tiga minggu.

Pihaknya optimistis target penyelesaian pada 31 Desember dapat tercapai, dengan catatan adanya dukungan sosialisasi dan perizinan dari masyarakat setempat.

Terkait verifikasi kata Putro, penerima manfaat di lapangan, warga yang tidak lolos seleksi akan langsung digantikan oleh daftar tunggu baru, dengan tetap mengedepankan pemahaman terkait alokasi dana bantuan senilai Rp 25 juta.

Melalui sinergi intensif antara Kementerian PKP, Dinas PUPR, kepala balai, dan satker terkait, Anggoro berharap seluruh kegiatan sektor perumahan di Papua dapat didorong lebih cepat demi kesejahteraan masyarakat sebelum pergantian tahun. (Redaksi Topik)