Buka Rapat Evaluasi dan Addendum Cetak Sawah 2026, Gubernur MDF: Harus Berdampak Bagi Kesejahteraan Rakyat
- account_circle topik papua
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 79
- comment 0 komentar
- print Cetak

Jayapura, Topikpapua.com, – Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian menggelar Rapat Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 di Provinsi Papua sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Sabtu (5/9/2026).
Gubernur Papua Matius D Fakhiri (MDF) menegaskan program cetak sawah memiliki arti strategis dan tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya menambah luas areal persawahan melainkan program ini bagian penting dari usaha membangun ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Tanah Papua.
“Papua memiliki potensi lahan yang besar, namun potensi tersebut hanya dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing daerah,” ujar Gubernur MDF.
Kata dia, keberhasilan program harus diukur dari kesiapan dan kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air dan sarana produksi, serta kesiapan petani dalam mengelola lahan.
“Produktivitas juga harus menjadi perhatian agar lahan yang telah dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah mengingatkan agar jangan sampai pembukaan lahan selesai secara administratif, tetapi belum mampu meningkatkan produksi pangan maupun kesejahteraan petani.

“Ukuran keberhasilan program harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan,” beber Gubernur.
Gubernur meminta Seluruh pihak juga melihat pelaksanaan program secara objektif, transparan, dan berdasarkan data lapangan. Setiap pekerjaan yang telah selesai, masih berjalan, maupun menghadapi kendala harus diidentifikasi secara jelas, termasuk penyebab dan solusi yang diperlukan.
“Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan addendum, prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap usulan addendum wajib didukung data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi, spesifikasi yang jelas, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Gubernur.
Selain aspek teknis, kata Gubernur, kondisi lokal juga harus menjadi pertimbangan utama, mulai dari kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, aksesibilitas, hingga kesiapan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintahan di tingkat bawah dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
” Seluruh pihak diminta mengutamakan kepentingan rakyat serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian masyarakat, dan pembangunan Papua yang sejahtera, cerdas, serta harmonis,” tambahnya.
Menurutnya, program cetak sawah memiliki arti strategis dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan di Papua.

“Papua memiliki potensi lahan yang besar, namun potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar mampu menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada pembukaan lahan. Kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air, sarana produksi, serta kesiapan petani menjadi faktor penting yang harus dipastikan sejak awal.
“Keberhasilan kita bukan sekadar selesainya pekerjaan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Fakhiri dalam rakor tersebut.
Menurutnya, jangan sampai lahan berhasil dibuka, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Program cetak sawah harus mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di masing-masing daerah” tegas Fakhiri.
“Ketahanan pangan adalah bagian dari kesejahteraan. Mari kita membangun Papua bukan hanya dengan membuka lahan, tetapi dengan menumbuhkan harapan, memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tutup Gubernur MDF. (Redaksi Topik)
- Penulis: topik papua






Saat ini belum ada komentar