Musrenbang Papua 2027, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,27 Persen

Jayapura, Topikpapua.com, — Pemerintah Provinsi Papua mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, Muflih Musa’ad, mengatakan seluruh tahapan awal perencanaan berjalan lancar dan partisipatif.

“Seluruh masukan dari daerah kita sinkronkan agar sejalan dengan program provinsi dan nasional, sehingga pembangunan berjalan terarah dan efektif,” kata Musa’ad di Kota Jayapura, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, forum Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga unsur masyarakat. Seluruh usulan program kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Musa’ad menjelaskan, hasil Musrenbang akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan, termasuk penentuan pagu anggaran berdasarkan skala prioritas. Khusus dana Otsus, pemerintah akan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, termasuk skema pendanaan berbasis persentase dan indikator teknis lainnya.

Dalam perencanaan 2027, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,27 persen. Angka tersebut meningkat dari capaian saat ini yang berada di kisaran 3,97 persen.

Target itu diharapkan dapat dicapai melalui penguatan indikator makro, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan distribusi pendapatan.

Dokumen RKPD 2027 dijadwalkan akan ditetapkan pada akhir Juni 2026. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan pembahasan bersama DPR Papua.

Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, Pemprov Papua berupaya mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami akan mendorong pembiayaan kreatif dan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah, agar target pembangunan dapat tercapai secara maksimal,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.

“Ke depan, kita harus mendorong ekonomi masyarakat agar lebih produktif. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga ditopang oleh kekuatan sektor riil,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua berharap berbagai strategi tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Redaksi Topik)